Reses II Tahun Anggaran 2026; Ketua DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Cari Solusi Permanen Atasi Banjir di Villa Indah Permai

Liputanbhagasasi.com - Kota Bekasi, Kantor Berita LBN - Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang masih berulang di Perumahan Villa Indah Permai (VIP), Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Desakan tersebut disampaikan setelah Sardi Efendi menerima berbagai aspirasi dan keluhan warga saat Reses II Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Selasa malam (7/7/2026). Dalam kegiatan itu, persoalan banjir menjadi isu utama yang disampaikan masyarakat karena hingga kini masih mengganggu aktivitas dan kenyamanan warga.

Puluhan warga RW 36 mengungkapkan bahwa keberadaan dua polder yang berada di wilayah RW 33 dan RW 36 belum mampu mengendalikan banjir secara optimal, terutama saat curah hujan tinggi.

Menurut warga, meskipun infrastruktur pengendali banjir telah dibangun, genangan air masih kerap terjadi dan bahkan menyebabkan banjir di sejumlah titik permukiman. Mereka berharap Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir agar persoalan tersebut tidak terus berulang setiap musim hujan.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kota Bekasi sebagai bentuk harapan agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengatasi akar persoalan banjir secara permanen.

Menanggapi keluhan warga, Sardi Efendi menjelaskan bahwa Perumahan Villa Indah Permai memiliki karakteristik geografis berupa kawasan cekungan. Kondisi tersebut menyebabkan air lebih mudah tergenang sehingga memerlukan sistem pengendalian banjir yang lebih terintegrasi.

"Perumahan ini merupakan kawasan cekungan. Karena itu kita ingin melihat sejauh mana efektivitas polder yang ada di Villa Indah Permai. Faktanya, tadi kita lihat masih terjadi genangan dan banjir," ujar Sardi Efendi.

Ia menilai keberadaan polder saja belum tentu menjadi solusi apabila tidak didukung dengan sistem drainase yang memadai dan berfungsi secara optimal.

Ketua DPRD Kota Bekasi menegaskan perlunya kajian teknis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama banjir yang masih terjadi di kawasan tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi apakah jaringan drainase telah terhubung dengan baik ke sistem polder atau justru dibutuhkan pembangunan infrastruktur tambahan seperti rumah pompa untuk mempercepat pembuangan air.

"Apakah drainase yang ada belum terintegrasi dengan sistem polder atau memang diperlukan pembangunan rumah pompa tambahan. Semua opsi harus dikaji agar solusi yang diambil tepat sasaran," katanya.

Kajian tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada data teknis yang akurat sehingga anggaran yang digunakan benar-benar efektif dalam mengurangi risiko banjir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman banjir yang terjadi secara berulang.

Menurutnya, penanganan banjir harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Intinya pemerintah daerah harus mencarikan solusi terbaik agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak banjir. Ini menjadi salah satu konsentrasi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD," tegasnya.

Sardi juga berharap seluruh perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang infrastruktur, sumber daya air, dan penataan lingkungan dapat bersinergi untuk mempercepat penyusunan langkah penanganan yang komprehensif.

Melalui kegiatan reses tersebut, warga berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan semata, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kebijakan nyata.

Masyarakat menginginkan adanya solusi jangka panjang yang mampu mengurangi bahkan menghilangkan banjir di Perumahan Villa Indah Permai sehingga aktivitas sehari-hari tidak lagi terganggu setiap kali hujan deras melanda.

Kolaborasi antara DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian banjir, meningkatkan kualitas infrastruktur drainase, serta mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih aman, nyaman, dan layak huni. (Red)