Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menghadiri Forum Sinergi Pemerintah Daerah dan Partai Politik dalam Menjaga Situasi Daerah di Kabupaten Bekasi yang mengusung tema "Pembahasan Isu-Isu Strategis dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada". Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi di Aula K.H. Noer Ali, Gedung Bupati, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (20/07/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, partai politik, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta ketertiban masyarakat pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Selain dihadiri Ketua KPU Kabupaten Bekasi Ali Ridho, kegiatan tersebut menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Ade Sukron, S.H.I., M.Si., sebagai salah satu narasumber utama yang memaparkan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga kualitas demokrasi dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Forum Sinergi Pemerintah Daerah dan Partai Politik merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kesbangpol untuk membangun komunikasi yang harmonis antar pemangku kepentingan politik sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang telah berlangsung.
Melalui forum ini, peserta mendiskusikan berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat, termasuk upaya menjaga kondusivitas daerah, memperkuat pendidikan politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun budaya demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Keberadaan KPU Kabupaten Bekasi dalam forum tersebut menunjukkan komitmen penyelenggara pemilu untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh peserta pemilu sebagai bagian dari penguatan sistem demokrasi di tingkat lokal.
Dalam paparannya, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Ade Sukron, menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara teknis, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan menghormati perbedaan pilihan politik setelah kontestasi berakhir.
Menurutnya, demokrasi yang berkualitas harus mampu menghadirkan suasana politik yang sejuk, dewasa, dan produktif sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
"Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan, menghormati perbedaan pilihan politik, serta bersama-sama mengawal pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujar Ade Sukron.
Ia menambahkan bahwa seluruh komponen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif sehingga roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Ade Sukron juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan partai politik sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan partai politik akan menciptakan proses pengambilan kebijakan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghasilkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik.
"Dinamika politik seharusnya menjadi energi positif untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperluas partisipasi masyarakat, dan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan," ungkapnya.
Forum tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada agar berbagai pengalaman yang telah dilalui dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta mengenai penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan literasi politik masyarakat, serta strategi menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Melalui forum ini diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, partai politik, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga situasi Kabupaten Bekasi tetap aman, damai, dan kondusif.
Sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan dinilai menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. (Red)


.png)


.jpeg)



