• Jelajahi

    Copyright © Liputanbhagasasi
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan





    Sorotan Warga Menguat, Perbedaan Gaya Kepemimpinan Camat Bekasi Timur Jadi Perbincangan Publik

    Liputanbhagasasi
    Jumat, 05 Juni 2026, 21:00 WIB Last Updated 2026-06-05T18:58:41Z
    Ket.foto : Netizen saat mengkritik melalui akun tiktok nya

    Liputanbhagasasi.com - Bekasi Kota, Kantor Berita LBN - Dinamika pergantian kepemimpinan di Kecamatan Bekasi Timur kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga menilai terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam pola komunikasi dan responsivitas pelayanan publik antara camat sebelumnya, Fitri Widyati, dengan pejabat yang saat ini menjabat, Arie Halimatussadiyyah.

    Perbincangan tersebut mencuat setelah sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @bang.wanda13 dan kemudian diunggah ulang oleh akun @bocahleddok menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, seorang warga menyampaikan keluhannya terkait sulitnya menjalin komunikasi dengan Camat Bekasi Timur saat ini.


    Menurut warga tersebut, selama kepemimpinan Camat sebelumnya, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kecamatan dinilai lebih terbuka serta responsif terhadap berbagai laporan warga. Namun kondisi tersebut, menurutnya, mengalami perubahan setelah terjadi pergantian pimpinan di tingkat kecamatan.


    "Semenjak pergantian Camat Bekasi Timur dari Fitri yang humanis dan sangat terbuka menerima laporan warga, kondisinya berubah drastis. Camat yang sekarang justru sulit dijangkau, bahkan nomor WhatsApp saya diblokir saat mencoba berkomunikasi," ungkap warga dalam unggahan videonya.


    Tidak hanya menyoroti persoalan komunikasi melalui media digital, warga tersebut juga mengaku pernah berupaya mendatangi langsung Kantor Kecamatan Bekasi Timur untuk menyampaikan sejumlah laporan terkait kondisi lingkungan di wilayahnya. Namun, menurut pengakuannya, upaya untuk bertemu dan berdialog langsung dengan pimpinan kecamatan belum membuahkan hasil.


    Ia menyebut bahwa setiap kali datang ke kantor kecamatan, proses komunikasi terhenti pada tingkat Sekretaris Kecamatan (Sekcam), sehingga aspirasi yang ingin disampaikan secara langsung kepada camat tidak tersampaikan secara maksimal.


    Warga tersebut menegaskan bahwa kedatangannya ke kantor kecamatan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun meminta bantuan materi. Ia mengaku hanya ingin menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat luas.


    Beberapa isu yang menjadi perhatian, antara lain dugaan peredaran obat keras jenis tramadol di kawasan Jalan Muhammad Yamin serta persoalan sanitasi lingkungan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah setempat.


    "Saya datang bukan untuk minta uang. Saya hanya ingin melaporkan persoalan yang berdampak bagi warga Kota Bekasi. Seharusnya sebagai pejabat, ada keterbukaan untuk menerima aduan langsung dari masyarakat," ujarnya.


    Lebih lanjut, ia menilai bahwa peran seorang camat dan lurah tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik dengan RT, RW, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha setempat tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pemerintah daerah.


    Dalam pandangannya, keterbukaan komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Terlebih di era digital saat ini, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kecepatan respons pemerintah dalam menerima dan menindaklanjuti laporan.


    Ia menambahkan bahwa setiap laporan warga yang disertai data, dokumentasi, dan lokasi yang jelas seharusnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah wilayah untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.


    "Kalau ada laporan yang lengkap dengan data dan lokasi, mestinya bisa diteruskan atau dikoordinasikan dengan instansi terkait. Jangan sampai akses komunikasi masyarakat justru tertutup," katanya.


    Munculnya keluhan tersebut pun memicu berbagai tanggapan dari masyarakat di media sosial. Sejumlah warga berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah, termasuk memastikan adanya ruang komunikasi yang terbuka antara masyarakat dengan para pejabat pemerintahan.


    Fenomena ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai pentingnya evaluasi kinerja pejabat wilayah dalam menjaga komitmen pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan, responsivitas, dan kemampuan membangun komunikasi yang efektif dinilai menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif di Kota Bekasi.


    Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Kecamatan Bekasi Timur terkait keluhan yang disampaikan warga tersebut melalui media sosial. Masyarakat berharap adanya klarifikasi dan komunikasi yang konstruktif agar berbagai aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik demi kemajuan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Bekasi Timur. (Bachtiar/Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    BERITA LIFESTYLE

    +