Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan transportasi pariwisata yang selama ini masih berupaya bangkit dari berbagai tekanan ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi industri perjalanan wisata.
Saat dikonfirmasi awak media Liputanbhagasasi.com pada Minggu sore (07/06/2026), sejumlah pengusaha transportasi pariwisata di Bekasi mengaku khawatir terhadap keberlangsungan usaha apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa adanya solusi yang jelas dari pemerintah.
Menurut mereka, dampak yang paling dirasakan saat ini adalah mulai sulitnya mendapatkan pasokan BBM solar untuk operasional armada bus pariwisata. Padahal, kebutuhan bahan bakar merupakan komponen utama yang menentukan kelancaran layanan transportasi kepada masyarakat.
“Sekarang solar sudah mulai agak susah didapat. Sementara armada tetap harus beroperasi melayani pelanggan. Kalau distribusi BBM terganggu, tentu akan berdampak langsung pada jadwal perjalanan dan biaya operasional perusahaan,” ujar salah seorang pengusaha transportasi pariwisata di Bekasi.
Selain persoalan BBM, pelaku usaha juga masih merasakan dampak dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan perjalanan wisata untuk kalangan pelajar yang sebelumnya sempat menjadi perhatian para pelaku industri pariwisata dan transportasi.
Mereka menilai segmen wisata edukasi dan perjalanan pelajar selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi perusahaan otobus pariwisata. Ketika aktivitas tersebut dibatasi, permintaan sewa armada mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Belum selesai menghadapi tantangan tersebut, pelaku usaha kini dihadapkan pada kenaikan nilai tukar dolar AS yang mencapai kisaran Rp18.000. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan harga suku cadang atau sparepart kendaraan yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.
“Kami khawatir ke depan harga sparepart akan semakin mahal. Banyak komponen bus yang masih menggunakan produk impor atau bahan bakunya terkait dengan kurs dolar. Kalau dolar naik terus, otomatis biaya perawatan armada juga ikut meningkat,” ungkapnya.
Para pengusaha menilai kenaikan harga sparepart akan memberikan efek berantai terhadap biaya operasional perusahaan. Selain perawatan rutin, penggantian komponen kendaraan yang mengalami kerusakan diperkirakan membutuhkan anggaran lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Di sisi lain, pelaku usaha transportasi pariwisata juga menghadapi dilema untuk menaikkan tarif sewa armada. Pasalnya, kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat perusahaan harus mempertimbangkan kemampuan konsumen dalam menggunakan jasa transportasi wisata.
Pengusaha berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi industri transportasi pariwisata yang menjadi salah satu penopang sektor ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Stabilitas pasokan BBM, kemudahan akses suku cadang, serta kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga iklim usaha tetap sehat.
Pelaku industri juga berharap adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan asosiasi transportasi pariwisata agar setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia usaha dan ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Dengan berbagai tantangan yang muncul sepanjang tahun 2026, para pengusaha transportasi pariwisata di Bekasi berharap kondisi ekonomi segera membaik sehingga industri angkutan wisata dapat kembali tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap sektor pariwisata serta perekonomian daerah. (Red)


.jpg)


.jpeg)



