.png)
Penegasan tersebut disampaikan Asep usai menghadiri rapat Musrenbang. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti masih rendahnya tingkat kehadiran sejumlah kepala desa, yang dinilai dapat memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.
“Saya tadi langsung cek absensi, masih banyak kepala desa yang tidak hadir. Ke depan, Musrenbang ini harus benar-benar fokus pada hasil,” ujarnya kepada awak media.
Asep mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ketidakhadiran para kepala desa dapat memicu ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menetapkan skala prioritas pembangunan yang lebih jelas dan terukur.
“Saya ingin pembangunan yang berkeadilan. Setiap desa nantinya akan ditentukan tiga sampai empat titik prioritas,” jelasnya.
Dalam mendukung percepatan pembangunan, Pemkab Bekasi tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga akan menggandeng sektor industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Asep menyebutkan, terdapat 11 kawasan industri di wilayahnya yang berpotensi diajak berkolaborasi, termasuk kawasan EJIP yang menaungi ribuan perusahaan.
“CSR akan kita arahkan untuk mendukung pembangunan, seperti jalan, sekolah, dan fasilitas umum,” katanya.
Untuk rencana pembangunan tahun 2027, sektor kesehatan menjadi prioritas utama. Asep menegaskan komitmennya agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala jaminan.
“Saya tidak ingin ada pasien tanpa jaminan. Insyaallah tahun ini kita selesaikan, dan 2027 tidak ada lagi utang dengan BPJS,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pendidikan juga menjadi fokus penting. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dengan membuka informasi terkait anggaran dan lokasi pembangunan kepada masyarakat.
“Infrastruktur itu vital, masyarakat harus tahu anggarannya dan titik pembangunannya. Pendidikan juga, apakah perlu pembangunan sekolah baru atau renovasi,” ujarnya.
Dalam pembangunan jalan, Pemkab Bekasi akan mengikuti ketentuan alokasi minimal sebesar 7 persen dari anggaran. Asep juga menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, terutama di daerah perbatasan seperti Muara Gembong, Karawang, dan Bojongmangu.
“Kita akan perkuat koordinasi antarwilayah. Saya juga akan turun langsung ke daerah perbatasan untuk memastikan konektivitasnya,” tambahnya.
Ke depan, pemerintah daerah akan memprioritaskan desa-desa yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara optimal. Asep pun meminta camat dan kepala desa untuk lebih aktif dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
“Saya minta camat dan kepala desa menentukan prioritas. Usulan yang sudah lama diajukan namun belum terealisasi akan menjadi perhatian utama,” pungkasnya. (Novian)
.png "Travel Agent Gathering & Business Partnership Roadshow 2026 Sukses Digelar di Lampung dan Jakarta")
.png "Bekasi Siap Bergoyang, Ambyarun Festival 2026 Hadir di Meikarta: 12 April")
