KPK Catat 23 OTT Sepanjang 2026, Sejumlah Kepala Daerah Terseret Kasus Dugaan Korupsi

Liputanbhagasasi.com - Jakarta, Kantor Berita LBN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10/2026). Dalam perkara tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.

Berdasarkan rangkaian perkara yang dihimpun LBN pada Minggu pagi (18/10/2026), terdapat 23 operasi tangkap tangan yang dilaporkan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perpajakan, kepabeanan, peradilan, keimigrasian, perguruan tinggi, hingga pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Sejumlah operasi juga menyasar kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota. Dugaan tindak pidana yang ditangani beragam, mulai dari suap proyek, pemerasan, gratifikasi, hingga dugaan pengondisian hasil pemeriksaan keuangan.

Berikut rangkuman operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026 berdasarkan informasi dalam laporan yang dihimpun:

1. OTT suap pemeriksaan pajak di Jakarta Utara (9–10 Januari 2026). KPK mengusut dugaan suap pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Madya Jakarta Utara.

2. OTT Wali Kota Madiun Maidi (19 Januari 2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

3. OTT Bupati Pati Sudewo (19 Januari 2026). Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa.

4. OTT di KPP Madya Banjarmasin (4 Februari 2026). KPK mengusut dugaan suap terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. OTT Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (4 Februari 2026). Operasi ini menyasar sejumlah pihak di lingkungan kepabeanan.

6. OTT pimpinan PN Depok (5 Februari 2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan eksekusi lahan sengketa di Kota Depok.

7. OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (3 Maret 2026). KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan.

8. OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026). Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap ijon proyek di lingkungan pemerintah kabupaten.

9. OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026). KPK mengusut dugaan pemerasan terkait permintaan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2026.

10. OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026). Operasi ini berkaitan dengan dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung.

11. OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat (2–3 Juni 2026). KPK mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, termasuk KITAS dan KITAP.

12. OTT Bupati Muara Enim Edison (8 Juni 2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten.

13. OTT lanjutan terkait pemeriksaan BPK di Muara Enim (10 Juni 2026). KPK mengusut dugaan suap untuk memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

14. OTT Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby (29 Juni 2026). Operasi ini berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

15. OTT Bupati Langkat Syah Afandin (2 Juli 2026). KPK mengusut dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

16. OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani (9 Juli 2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah kabupaten.

17. OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (20 Juli 2026). KPK mengusut dugaan benturan kepentingan, suap pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

18. OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (28 Juli 2026). Operasi ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Pemalang.

19. OTT jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (21 Agustus 2026). KPK mengusut dugaan suap, gratifikasi, dan pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, khususnya di Fakultas Kedokteran.

20. OTT di lingkungan ATR/BPN (14 September 2026). Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

21. OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena (21 September 2026). KPK mengusut dugaan pemerasan dan gratifikasi proyek di lingkungan pemerintah kabupaten.

22. OTT di lingkungan BNPB (13 Oktober 2026). KPK mengamankan sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

23. OTT Bupati Klaten dan Kepala BPK Jawa Tengah (15 Oktober 2026). KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, serta seorang pihak swasta berinisial MAW dari PT MWC sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 20 orang dan menyita uang tunai sekitar Rp1,2 miliar.

Dalam perkara Klaten, penyidik mendalami lima klaster dugaan korupsi, yakni pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga berkaitan dengan pengondisian hasil audit.

Perkara tersebut menambah daftar kasus yang ditangani KPK sepanjang 2026. Berbagai operasi itu menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga antirasuah mencakup sektor pelayanan publik, pengadaan pemerintah, perpajakan, hingga pengawasan keuangan.

Meski demikian, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak menghapus hak setiap pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil sesuai ketentuan yang berlaku. (Novian)