Plt Bupati Bekasi dan Dudung Abdurachman Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang Pusat

Ket.foto : Plt Bupati Bekasi dampingi Kepala Staff Presiden tinjau pembangunan sekolah rakyat (Doc.istimewa)

Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Dudung Abdurachman, meninjau proyek pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 yang berlokasi di kawasan Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (18/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026 dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan.

Hal itu disampaikan Asep Surya Atmaja usai mendampingi kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.

Menurut Asep, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,4 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang pengerjaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dari pemerintah daerah kita menyiapkan lahan sekitar 5 hektare lebih. Pembangunannya dilakukan oleh PU, sedangkan daerah menyiapkan tanah dan dukungan infrastrukturnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi siswa baru, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah untuk kembali memperoleh pendidikan formal sesuai jenjang usia dan kebutuhan mereka.

“Ada yang usianya 13 tahun masuk SD karena sebelumnya putus sekolah. Anak-anak seperti itu akan kita tarik kembali untuk sekolah,” katanya.

Asep menegaskan bahwa sasaran utama program tersebut berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat.

“Yang diverifikasi itu desil 1 dan desil 2. Jadi bukan masyarakat yang sudah mapan. Kita prioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang putus sekolah,” jelasnya.

Untuk tahap awal, Kabupaten Bekasi mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa yang terbagi dalam sembilan rombongan belajar (rombel), masing-masing tiga rombel untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.

“Total kuotanya 270 siswa. SD 90 siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa,” tambahnya.

Hingga saat ini, jumlah pendaftar masih terus diverifikasi. Berdasarkan data sementara, tercatat terdapat 10 calon siswa SD, 31 siswa SMP, dan 80 siswa SMA yang telah mendaftar mengikuti program tersebut.

Asep menyebut Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang beruntung karena mendapatkan program prioritas nasional tersebut.

“Alhamdulillah Kabupaten Bekasi mendapat Sekolah Rakyat dan juga proyek PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik). Ini bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Bekasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan, Pemkab Bekasi telah memulai berbagai persiapan sejak April 2025, mulai dari penyediaan lahan hingga proses perizinan pendukung pembangunan.

“Mulai dari tata ruang, lingkungan, amdalalin, drainase dan lainnya sudah dipersiapkan. Tugas berikutnya adalah menyiapkan calon siswa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan calon siswa dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Data dasar berasal dari Kemensos melalui pusdatin, kemudian diverifikasi bersama Dinsos, BPS, dan pendamping PKH,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara, jumlah warga Kabupaten Bekasi kategori desil 1 mencapai 38.180 keluarga, sedangkan desil 2 sebanyak 47.058 keluarga yang berpotensi menjadi sasaran program Sekolah Rakyat.

Alamsyah menambahkan, seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung pemerintah mulai dari awal masuk hingga lulus sekolah.

“Gratis dari awal masuk sampai lulus. Bahkan fasilitas penunjang juga disiapkan,” katanya.

Ia mengakui masih terdapat sebagian orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti program tersebut. Namun pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat Sekolah Rakyat sebagai upaya pembentukan karakter dan peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin. (Novian)