Pemprov Jabar Pastikan Siswa Kurang Mampu Tetap Bisa Sekolah pada SPMB 2026

Ket.foto : Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto menegaskan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3. (Doc.Disdik Jabar)

Liputanbhagasasi.com - Jawa Barat, Kantor Berita LBN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto menegaskan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3.

Hal tersebut disampaikan Purwanto saat menghadiri Kick Off SPMB Jawa Barat jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Bandung, Senin (18/5/2026).

“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujar Purwanto.

Ia menjelaskan, bantuan pemerintah tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan personal siswa seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.

“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.

Menurut Purwanto, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.

Selain menjamin pembiayaan pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Barat juga akan mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri maupun swasta agar seluruh lulusan SMP/sederajat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujarnya.

Purwanto menambahkan, untuk wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri yang memadai, pemerintah telah menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan di lapangan.

“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” jelasnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan Kick Off SPMB 2026 menjadi langkah awal sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan penerimaan murid baru, sekaligus memastikan seluruh siswa di Jawa Barat mendapatkan akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap seluruh lulusan SMP/sederajat dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan akses sekolah. (Bachtiar/Red)