Kemenhaj Fokus Keselamatan dan Kemudahan Jamaah Haji 1447H/2026M

Liputanbhagasasi.com - Jakarta, Kantor Berita LBN - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus mempercepat persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026M. Selain memastikan kesiapan teknis, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan jamaah di tengah dinamika global, serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji, Madinah, Senin (30/3/2026).

Dalam paparannya, Puji menegaskan bahwa Kemenhaj telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas utama. Dengan adanya eskalasi di kawasan, kami telah menyusun sejumlah skenario mitigasi yang komprehensif agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan tenang,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan skema Tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) serta Murur (melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran pergerakan jamaah. Kedua skema ini dinilai penting untuk mengurai kepadatan dan meningkatkan kenyamanan selama puncak ibadah haji.

Terkait kewajiban pembayaran Dam (denda/sembelihan), Puji menekankan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas bagi jamaah.

“Kami memberikan kebebasan kepada jamaah untuk memilih mekanisme pembayaran Dam, baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air, sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi agar pelaksanaannya lebih mudah,” jelasnya.

Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan kesiapan layanan di lapangan terus dimaksimalkan. Mulai dari transportasi, akomodasi hotel, dapur katering, hingga layanan kesehatan, seluruhnya dipersiapkan secara intensif menjelang kedatangan kloter pertama jamaah haji Indonesia.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah strategis yang telah disiapkan pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat, khususnya pada titik-titik krusial pelayanan.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah, tetapi pengawasan di lapangan, terutama terkait kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah, harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini dihadiri anggota DPD RI dari berbagai provinsi dan ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur penyedia katering jamaah haji di Madinah. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan standar kualitas konsumsi tetap terjaga dan sesuai dengan kebutuhan jamaah selama menjalankan ibadah haji. (Red)