Berdasarkan laporan investigasi yang beredar, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pola penayangan advertorial pada beberapa media. Dugaan tersebut berkaitan dengan adanya pola penayangan berulang atau duplikasi yang tidak sesuai dengan realisasi tayangan di lapangan.
Modus yang terungkap menunjukkan adanya perbedaan antara data dalam sistem e-Katalog dengan penayangan aktual di media. Dalam beberapa kasus, frekuensi tayang advertorial yang tercatat dalam sistem lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tayang sebenarnya.
Sebagai contoh, terdapat media yang secara faktual hanya menayangkan advertorial sebanyak dua kali. Namun dalam sistem e-Katalog, penayangan tersebut tercatat hingga empat kali dengan kode RUP dan nilai kontrak yang identik. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penginputan data yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.
Menanggapi temuan tersebut, Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai hal sepele apabila terbukti mengandung unsur kesengajaan.
Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, menyatakan pihaknya melihat adanya pola yang berpotensi merugikan keuangan negara jika praktik tersebut benar terjadi secara sistematis.
“Kami memantau adanya pola sistematis yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penjelasan bahwa ini hanya ‘kesalahan teknis’ sangat sulit diterima akal sehat jika terjadi secara masif selama dua tahun anggaran berturut-turut. Harus ada transparansi dan audit independen,” tegas Karno.
Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Bekasi memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Bagian Investigasi Inspektorat Kabupaten Bekasi, Sutisna, menyampaikan bahwa pemeriksaan menyeluruh akan segera dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.
Menurutnya, seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran kerja sama media di Diskominfo Santik akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses tersebut.
Di sisi lain, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi, Rhamdan Nurul Ikhsan, sebelumnya menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data yang muncul di sistem hanyalah persoalan teknis dalam proses penginputan.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam pertanyaan publik. Pasalnya, nilai anggaran kerja sama media yang dikelola Diskominfo Santik tergolong besar.
Berdasarkan data yang beredar, pada tahun anggaran 2023 Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi mengelola anggaran sebesar Rp4.410.000.000 untuk kegiatan kerja sama media. Sementara pada tahun anggaran 2024 anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3.900.000.000.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuat publik semakin mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
IWO Indonesia menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. Organisasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan diperlukan agar penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu.
Kasus ini pun diperkirakan akan menjadi perhatian luas di kalangan insan pers dan masyarakat Bekasi, mengingat kerja sama media merupakan bagian penting dalam penyebaran informasi publik yang semestinya dijalankan secara transparan dan profesional. (Red)
.png "Daftar Hotel Iftar Ramadan 2026 di Kota Bekasi, Harga Mulai Rp81 Ribu")
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
