Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi Dorong Perempuan Jadi Aktor Utama dalam Politik

Liputanbhagasasi.com - Bekasi Kota, Kantor Berita LBN - Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, mendorong perempuan di Kota Bekasi untuk tidak sekadar menjadi pelengkap dalam panggung politik. Menurutnya, perempuan harus berani tampil sebagai aktor utama yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat sekaligus mengawal kebijakan publik.

Pesan tersebut disampaikan Sardi saat menjadi narasumber dalam Seminar Perempuan Politik bertajuk “Peningkatan Kepemimpinan Kaukus Perempuan Politik Indonesia” yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bekasi di Aula Nonon Sonthanie, Kantor Wali Kota Bekasi, Senin (10/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sardi menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak boleh berhenti pada upaya mendapatkan posisi atau jabatan. Lebih dari itu, perempuan harus memiliki kapasitas untuk memahami proses pengambilan keputusan serta ikut menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Kehadiran perempuan dalam politik kaya akan perspektif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Representasi yang berimbang mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keluarga serta masyarakat,” ujar Sardi.

Sardi menjelaskan, banyak persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan publik.

Persoalan tersebut antara lain kondisi jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Karena itu, ia mendorong KPPI Kota Bekasi tidak hanya menjadi ruang berkumpul bagi perempuan dari berbagai latar belakang politik, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan advokasi yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara terukur dan berbasis data.

Menurut Sardi, perempuan harus berani menyuarakan persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan mengubahnya menjadi agenda perjuangan politik.

“Kalau memahami kebijakan publik, Ibu-Ibu harus berani memperjuangkan. Misalnya ketika jalan rusak, sampaikan bahwa jalan harus diperbaiki. Itu bagian dari perjuangan perempuan dalam politik,” katanya.

Ia menilai, pemahaman terhadap kebijakan publik menjadi salah satu modal penting bagi perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Dengan pemahaman tersebut, perempuan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi dapat ikut mengkritisi, mengawal, bahkan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sardi juga menyoroti pentingnya keberanian perempuan ketika berada di ruang pengambilan keputusan.

Ia mengingatkan agar perempuan yang nantinya duduk di lembaga legislatif tidak hanya hadir sebagai pelengkap ataupun sekadar mengikuti keputusan mayoritas.

Menurutnya, seorang politisi perempuan harus memiliki argumentasi yang kuat, memahami persoalan yang dibahas serta mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan politik yang diambil.

“Kehadiran perempuan dalam politik itu bukan hanya soal jumlah keterwakilan. Yang tidak kalah penting adalah kualitas keterwakilan, kapasitas, keberanian menyampaikan pendapat dan kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sardi menilai keterwakilan perempuan yang kuat justru akan memperkaya proses demokrasi. Perspektif perempuan dinilai dapat menghadirkan pendekatan yang lebih beragam dan empatik ketika membahas berbagai persoalan publik.

“Perempuan dalam politik itu memperkuat demokrasi. Kehadiran perempuan juga bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih seimbang,” ujarnya.

Dalam seminar tersebut, Sardi juga mengajak perempuan untuk membangun rekam jejak politik jauh sebelum memasuki kontestasi pemilu.

Menurutnya, kerja sosial, advokasi masyarakat, membangun jaringan serta konsistensi memperjuangkan kepentingan publik merupakan modal politik yang penting.

Ia mengatakan, politik tidak semata-mata ditentukan oleh popularitas maupun modal finansial. Kapasitas, jaringan, kerja nyata dan ketekunan juga menjadi faktor penting dalam perjalanan politik seseorang.

Sardi bahkan membagikan pengalaman perjalanan politiknya yang tidak selalu berjalan mulus. Ia mengaku pernah mengalami kegagalan dalam kontestasi politik sebelum akhirnya kembali terpilih dan dipercaya menduduki posisi sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kegagalan dalam politik bukan akhir dari perjuangan.

“Jabatan itu tidak perlu diperebutkan. Tidak seumur hidup. Kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti selesai. Yang penting terus bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi perempuan agar tidak menjadikan kontestasi pemilu sebagai satu-satunya momentum untuk mulai berkontribusi dalam politik.

Sebaliknya, perempuan dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, advokasi serta berbagai kerja nyata di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Ketua KPPI Kota Bekasi, Titin Supriantini, menyambut baik kehadiran Sardi Efendi sebagai narasumber dalam Seminar Perempuan Politik tersebut.

Menurut Titin, pemaparan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi memberikan perspektif sekaligus motivasi bagi perempuan untuk lebih percaya diri memasuki dunia politik.

Ia menilai perempuan tidak cukup hanya memiliki keinginan untuk terjun ke dunia politik. Mereka juga harus membangun kapasitas, keberanian, jaringan serta kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Dengan pemaparan yang disampaikan Pak Sardi menjadi motivasi kami. Sehingga kami optimistis kaum perempuan harus menjadi subjek, bukan sekadar objek dalam perpolitikan di Kota Bekasi,” papar Titin.

Titin berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal bagi KPPI Kota Bekasi untuk semakin memperkuat peran perempuan dalam proses politik dan pengambilan kebijakan.

Menurutnya, semakin banyak perempuan yang memahami politik dan kebijakan publik, semakin besar pula peluang lahirnya kepemimpinan perempuan yang mampu membawa aspirasi masyarakat ke ruang pengambilan keputusan.

Seminar Perempuan Politik KPPI Kota Bekasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung.

Perempuan memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi dalam proses pembangunan, mulai dari menyampaikan aspirasi masyarakat, melakukan advokasi, mengawal kebijakan pemerintah hingga terlibat langsung dalam lembaga pengambilan keputusan.

Dengan peningkatan kapasitas dan keberanian, perempuan Kota Bekasi diharapkan mampu tampil sebagai subjek politik yang memiliki gagasan, argumentasi dan rekam jejak nyata.

Pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam politik diharapkan tidak hanya meningkatkan keterwakilan, tetapi juga menghadirkan kebijakan publik yang lebih inklusif, responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. (Red)