Kadisdik Jabar Purwanto: Pendidikan HAM Sejak Dini Kunci Cegah Perundungan dan Diskriminasi di Sekolah

Liputanbhagasasi.com - Jawa Barat, Kantor Berita LBN - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa penguatan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) harus ditanamkan sejak dini kepada peserta didik sebagai upaya membangun karakter generasi muda yang menghargai sesama, menjunjung nilai kemanusiaan, serta mampu mencegah terjadinya perundungan (bullying), diskriminasi, hingga berbagai bentuk pelanggaran hak orang lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Purwanto saat membuka kegiatan Jabar Human Rights Forum (JHRF) 2026: Bedah Buku dan Talkshow Penguatan Hak Asasi Manusia yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (29/7/2026).

Dalam sambutannya, Purwanto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun antara Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat bersama Komunitas Pemuda Pelajar Pencinta Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam menghadirkan ruang edukasi yang mampu memperkuat wawasan peserta didik mengenai nilai-nilai hak asasi manusia.

Menurutnya, forum tersebut menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, empati, serta mampu menghormati hak setiap individu di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

"Kami menyambut baik kegiatan ini karena sangat penting untuk menanamkan pengetahuan tentang hak asasi manusia kepada anak-anak kita," ujar Purwanto.

Purwanto menjelaskan bahwa setiap peserta didik perlu memahami hak-hak yang dimilikinya sekaligus menyadari adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Menurutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis.

Ia menilai berbagai persoalan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, seperti perundungan (bullying), diskriminasi, intoleransi, hingga tindakan main hakim sendiri, pada umumnya berawal dari minimnya pemahaman mengenai hak asasi manusia.

"Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Kalau kita tidak mau dirugikan, jangan juga merugikan orang lain," tegasnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan dan prestasi akademik, tetapi juga pembentukan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan.

Selain menyoroti lingkungan pendidikan, Purwanto juga mengingatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dapat dilakukan oleh individu di masyarakat, tetapi juga oleh penyelenggara pelayanan publik apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak masyarakat.

Karena itu, menurutnya, edukasi HAM perlu diberikan secara berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, tenaga pendidik, dan peserta didik agar pelayanan publik dapat berjalan secara profesional, adil, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Untuk memperluas pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai HAM, Dinas Pendidikan Jawa Barat mendorong lahirnya berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan pelajar secara aktif.

Purwanto mengusulkan penyelenggaraan festival film pendek bertema HAM, lomba penulisan esai, karya jurnalistik pelajar, diskusi publik, hingga pengembangan media edukasi digital sebagai sarana pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.

Melalui pendekatan yang inovatif, nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia diharapkan dapat menjadi bagian dari budaya sekolah sekaligus membentuk karakter pelajar yang toleran, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Di akhir sambutannya, Purwanto berharap seluruh pelajar di Jawa Barat terus belajar dan mengembangkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Ia optimistis bahwa pendidikan HAM yang kuat akan melahirkan generasi yang mampu menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan menciptakan lingkungan yang aman serta damai.

"Kami berharap anak-anak di seluruh Jawa Barat terus belajar dan menjadi generasi yang mampu menciptakan kehidupan yang damai, saling menghargai, serta menghormati hak setiap orang," pungkasnya.

Melalui penyelenggaraan Jabar Human Rights Forum (JHRF) 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis hak asasi manusia sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (Bachtiar/Red)