.png)
Program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan setiap anak usia sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, sekaligus menekan angka putus sekolah di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bekasi.
Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Rina Parlina, S.I.P., M.M., mengatakan seluruh sekolah yang tergabung dalam Program Sekolah Swasta Kemitraan telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut melalui dua skema, yakni SSK MAUNG dan SSK Reguler saat ditemui awak media hadir di acara HUT Bhayangkara di Gedung juang tambun.
"Alhamdulillah, terdapat 65 sekolah swasta yang tergabung dalam Program Sekolah Swasta Kemitraan (SSK). Kami bersama seluruh sekolah mitra berkomitmen memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus membantu menurunkan angka putus sekolah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi," ujar Rina, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, kehadiran sekolah swasta sebagai mitra pemerintah menjadi solusi nyata dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahunnya menjadi tantangan saat proses penerimaan peserta didik baru berlangsung.
Melalui Program Sekolah Swasta Kemitraan, siswa yang belum diterima di sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus kehilangan kesempatan belajar.
Selain meningkatkan daya tampung pendidikan, program ini juga diharapkan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang memiliki jumlah lulusan SMP cukup besar setiap tahunnya.
Kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah swasta dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung target peningkatan angka partisipasi sekolah serta mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Meski mendapat sambutan positif, pelaksanaan Program SSK juga memperoleh sejumlah masukan dari penyelenggara pendidikan swasta.
Beberapa pengurus yayasan pendidikan dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan kejelasan terkait regulasi pelaksanaan program, mekanisme kerja sama, hingga skema pembiayaan yang akan diterapkan.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar sekolah swasta dapat menjalankan program secara optimal tanpa mengganggu keberlangsungan operasional lembaga pendidikan.
Para pengelola sekolah berharap adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pendanaan dalam Program Sekolah Swasta Kemitraan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan saat ini terus melakukan koordinasi guna menyempurnakan implementasi Program SSK di lapangan.
Dengan bergabungnya 65 sekolah swasta di wilayah Bekasi, program ini menunjukkan tingginya komitmen dunia pendidikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus memberikan solusi bagi ribuan calon peserta didik yang belum memperoleh kursi di sekolah negeri.
Diharapkan Program Sekolah Swasta Kemitraan Tahun 2026 mampu menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih merata, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. (Red)
.jpeg)
.png "BPA Fair 2026 Kejaksaan Agung Sukses, Aset Kasus EDC Cash Bekasi Laku Terjual Hingga Rp13 Miliar")
.jpg "Simak Cara Perhitungan Skor Jalur Prestasi Nilai Rapor SPMB Jabar 2026, Disdik Jabar Bagikan Simulasi Resmi")
.png "Kapolres Metro Bekasi Kota Berganti, Kombes Pol Putu Kholis Aryana Resmi Gantikan Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro")
.png "Program Matching Job SSW Jepang Dibuka, Direktur LPK Cikarang Academy Indonesia Ajak Generasi Muda Raih Peluang Karier Internasional")
