Prioritas Pembangunan Disesuaikan, Wakil Ketua DPRD Bekasi Soroti Keterbatasan Fiskal Daerah

Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Budi Muhammad Mustafa, menekankan pentingnya penyesuaian skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Perumahan Telaga Pesona RW 017, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Sabtu (2/5/2026) malam.

Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan di berbagai sektor. Namun demikian, pelaksanaannya harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal yang dimiliki saat ini.

Menurutnya, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar Rp8,9 triliun, terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp650 miliar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penyesuaian sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Dengan adanya pengurangan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas agar program yang berjalan tetap efektif,” ujar Budi.

Ia juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih terbatas. Salah satu potensi pendapatan, yakni pajak kendaraan bermotor, hingga kini masih didominasi kewenangannya oleh pemerintah provinsi.

“Kapasitas fiskal daerah tentu dipengaruhi oleh struktur pendapatan yang ada, sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Budi mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan lingkungan (jaling) masih sangat besar. Di sisi lain, terdapat sejumlah kawasan perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah, sehingga belum dapat dibiayai melalui APBD.

“Ini menjadi salah satu kendala, karena pemerintah belum bisa masuk melakukan pembangunan di wilayah tersebut sebelum ada serah terima aset,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Budi juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Ia menekankan pentingnya pengusulan kebutuhan dasar, seperti penerangan jalan umum (PJU) dan perbaikan saluran lingkungan.

Selain mengandalkan anggaran daerah, ia turut mendorong keterlibatan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pembangunan di lingkungan masyarakat sekitar.

“Kolaborasi dengan dunia usaha penting agar pembangunan bisa lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Budi juga menyoroti pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan industri. Ia menyebut pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menyediakan berbagai program pelatihan kerja serta fasilitas bursa kerja untuk meningkatkan kompetensi masyarakat.

Sementara itu, Ketua RW 017, Dodi, menyampaikan sejumlah usulan prioritas dari warga. Di antaranya perbaikan kantor sekretariat RW yang mengalami kerusakan, pembenahan jalan lingkungan yang retak akibat turunnya turap, serta perbaikan saluran air yang dinilai sudah mendesak.

Kegiatan reses berlangsung tertib dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, para ketua RT/RW, kader PKK, hingga kader posyandu. Forum tersebut menjadi wadah penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan masukan bagi arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. (Red)