.png)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi, Taufiqurahman, beserta jajaran, serta perwakilan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutannya, Helmi mengakui bahwa saat ini aspirasi masyarakat harus disusun berdasarkan skala prioritas dan direalisasikan secara bertahap. Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari kondisi keuangan Kabupaten Bekasi yang tengah mengalami defisit.
“Memang saat ini kita harus realistis. Aspirasi yang masuk akan kita susun berdasarkan prioritas karena kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Namun, kami tetap berkomitmen untuk memperjuangkannya secara bertahap,” ujar Helmi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada Partai Gerindra, khususnya di Kecamatan Tambun Selatan. Helmi optimistis, eksistensi partai yang diusungnya akan terus berkembang seiring dengan soliditas kader di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) hingga ranting.
“Saya berharap PAC dan seluruh ranting Partai Gerindra tetap istiqomah. Mari bersama-sama kita kawal dan realisasikan aspirasi masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan beragam aspirasi yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, pembangunan gedung olahraga, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, hingga usulan penyediaan tempat penampungan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas.
Menanggapi persoalan ketenagakerjaan yang menjadi sorotan utama, Helmi secara tegas meminta Dinas Tenaga Kerja untuk lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal agar dapat terserap di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
Ia juga mendorong agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara serius melalui pelatihan yang berfokus pada penguatan soft skill dan hard skill calon tenaga kerja.
“Saya mengkritisi Disnaker yang dinilai belum maksimal dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Setelah kemampuan mereka ditingkatkan, kami juga meminta agar pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, dapat membuat nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan agar membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga lokal,” tegasnya.
Selain itu, Helmi juga merespons aspirasi warga terkait kebutuhan fasilitas penampungan bagi ODGJ dan penyandang disabilitas. Ia menilai, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang layak.
“Kami akan perjuangkan agar segera ada tempat penampungan yang layak bagi ODGJ dan disabilitas. Harapannya, ke depan tidak ada lagi ODGJ yang berkeliaran di jalan tanpa penanganan,” tandasnya.
Kegiatan reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran. (Angga)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Seorang Warga Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Juanda Bekasi Timur")
.png "Kadisparbud Kota Bekasi Resmikan Outbreak Signature Restaurant & Billiard, Perkuat Daya Tarik Investasi Kuliner dan Hiburan")
