Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menyoroti bahwa persoalan pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kota Bekasi pada tahun 2025 masih berada di angka 7,2 persen, yang dinilai cukup tinggi untuk kota dengan basis industri yang kuat.
“Tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar 7,2 persen menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja,” ujar Yenny.
Menurutnya, peringatan Hari Buruh seharusnya tidak berhenti pada kegiatan simbolis semata, melainkan menjadi ruang refleksi bersama terhadap efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang telah dijalankan selama ini. Ia menilai, meskipun sektor industri di Kota Bekasi terus berkembang, penyerapan tenaga kerja belum berjalan optimal.
Yenny menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, terbatasnya pelatihan berbasis kompetensi, serta belum maksimalnya kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Pertumbuhan industri yang pesat seharusnya sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun faktanya, hal itu belum terjadi secara maksimal,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan guna menekan angka pengangguran. Salah satu upaya yang dinilai penting adalah memperkuat program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
Selain itu, Yenny juga mengingatkan bahwa momentum bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia, termasuk Kota Bekasi, dapat berubah menjadi beban sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.
“Bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai peluang, bukan justru menjadi beban. Kuncinya ada pada kesiapan tenaga kerja dan kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan industri,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penyerapan tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan industri di Kota Bekasi,” katanya.
Yenny berharap, momentum May Day dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan melalui langkah-langkah yang terukur, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, sehingga angka pengangguran di Kota Bekasi dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang. (Red)


.png)






