.png)
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala UPT Asrama Haji Kelas I Bekasi, H. Munib, bersama jajaran internal, unsur keamanan, serta aparat wilayah. Dialog berlangsung dalam suasana kondusif, namun diwarnai tekanan aspirasi dari warga yang menginginkan kejelasan.
Ketua RW 02, Wawan Ridwan, menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya menahan warganya agar tidak melakukan aksi demonstrasi, sembari menunggu hasil konkret dari pertemuan tersebut.
“Kami sudah menenangkan warga agar tidak turun aksi. Tapi kami butuh kejelasan. Selama ini hubungan kami baik, kenapa sekarang justru kuota TEMUS ditiadakan?” ujar Wawan.
Sorotan utama dalam forum tersebut adalah ketiadaan anggaran TEMUS untuk tahun 2026. Kepala UPT menyampaikan bahwa kondisi ini berkaitan dengan pembukaan Asrama Haji di Kertajati yang menjadi prioritas baru dalam pengalokasian sumber daya.
Namun penjelasan tersebut justru memunculkan tanda tanya di kalangan warga. Mereka menilai Asrama Haji Bekasi yang selama ini telah siap dan beroperasi optimal seharusnya tidak dikesampingkan.
“Kenapa Kertajati lebih diutamakan, sementara Bekasi yang sudah siap justru tidak mendapatkan alokasi?” menjadi salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam diskusi.
Sekretaris RW 02, Iim, turut menyoroti dampak langsung aktivitas haji terhadap lingkungan warga, mulai dari kemacetan, kebisingan, hingga persoalan kebersihan. Ia menilai, sudah sepatutnya warga mendapatkan kompensasi melalui kuota tenaga kerja musiman.
Hal senada disampaikan perwakilan Karang Taruna yang berharap generasi muda tetap memiliki akses bekerja sebagai tenaga musiman, meskipun dengan kuota terbatas.
“Jangan sampai nol kuota. Ini baru pertama kali terjadi, dan sangat disayangkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua RT 04, Bambang, mengungkap adanya persoalan komunikasi antara pihak UPT dengan warga yang dinilai belum berjalan optimal. Ia mencontohkan kegiatan fogging tanpa pemberitahuan, hingga minimnya koordinasi dalam kegiatan sosial dan administrasi seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala UPT H. Munib menyatakan bahwa seluruh masukan akan dibahas secara internal. Ia juga menjanjikan adanya jawaban resmi paling lambat pada Senin, 20 April 2026, serta akan membawa isu ini dalam rapat bersama Kementerian Agama di Indramayu.
“Kami memahami aspirasi warga. Ini akan kami sampaikan ke pusat. Hasilnya nanti akan kami tembuskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubag UPT, Hj. Kania, menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan teknis di lapangan, termasuk terkait PBB dan infrastruktur lingkungan di sekitar RW 02.
Meski dialog telah dilakukan, ketidakpastian terkait kuota TEMUS 2026 masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga berharap komitmen yang disampaikan tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan menghasilkan keputusan konkret yang menjaga hubungan harmonis antara pengelola Asrama Haji dan lingkungan sekitar.
Jika tidak, warga mengkhawatirkan potensi terganggunya kelancaran operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi.
Berita ini disusun berdasarkan keterangan resmi dari perwakilan warga usai dialog dengan pihak pengelola Asrama Haji Kelas I Bekasi. Sebagai bentuk keberimbangan informasi, redaksi telah berupaya menghubungi pihak UPT Asrama Haji Kelas I Bekasi untuk memperoleh keterangan resmi terkait polemik kuota TEMUS 2026.
Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum dapat dikonfirmasi. Redaksi realtimesnews akan terus melakukan upaya klarifikasi dan membuka ruang bagi pihak Asrama Haji untuk menyampaikan penjelasan secara resmi. (Red)
.png "Travel Agent Gathering & Business Partnership Roadshow 2026 Sukses Digelar di Lampung dan Jakarta")
.png "Kadisparbud Kota Bekasi Resmikan Outbreak Signature Restaurant & Billiard, Perkuat Daya Tarik Investasi Kuliner dan Hiburan")
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
