.png)
Dalam reses tersebut, isu banjir yang kerap melanda wilayah Babelan hingga persoalan ketenagakerjaan menjadi sorotan utama. Kehadiran sejumlah pemangku kebijakan teknis turut memperkuat forum ini, di antaranya perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi M. Ali Amran, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Kecamatan Babelan Edi Gunawan, serta unsur tiga pilar, tokoh masyarakat, dan aparatur desa.
Ade Sukron menegaskan bahwa persoalan banjir yang sudah berlangsung lama di wilayah Dapil V meliputi Babelan, Tarumajaya, dan Muara Gembong tidak bisa ditangani secara parsial. Ia menyebut pendangkalan sungai sebagai salah satu penyebab utama yang harus segera diatasi melalui langkah konkret.
“Persoalan utama di wilayah ini adalah pendangkalan aliran sungai. Bulan lalu saya sudah turun langsung bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Saya instruksikan agar normalisasi dilakukan menyeluruh, dari hulu hingga hilir, termasuk ke area kebun warga,” ujar Ade Sukron.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan mengerahkan alat berat ke sejumlah titik rawan, termasuk di wilayah RT 023. Selain itu, proyek pembuatan sodetan dengan dimensi 4x4 meter akan segera direalisasikan sebagai upaya mengurangi debit air saat curah hujan tinggi, sehingga genangan di pemukiman dapat ditekan.
Tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, Ade juga menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi, guna menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung iklim investasi.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan menjadi tantangan serius di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi. M. Ali Amran dari Disnaker Kabupaten Bekasi mengungkapkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka pengangguran, capaian tersebut belum signifikan.
“Tingkat Pengangguran Terbuka kita hanya turun tipis dari 8,82 persen pada 2024 menjadi 8,78 persen di 2025. Secara total, masih ada sekitar 143 ribu warga yang belum terserap di dunia kerja,” jelasnya.
Amran menambahkan bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan lintas sektor. Disnaker telah mengintegrasikan aplikasi Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam sistem SimKerja Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap lowongan pekerjaan.
Ia juga menyinggung implementasi Permenaker Nomor 18 Tahun 2024 yang mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran untuk mempertegas kewajiban tersebut.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa lulusan SMA/SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran. Setiap tahun, lebih dari 30 ribu lulusan baru muncul, namun banyak yang belum terserap karena ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.
“Kami terus berkoordinasi dengan KCD Pendidikan Jawa Barat wilayah Cikarang Barat untuk memperkuat program link and match. Kurikulum pendidikan harus selaras dengan kebutuhan industri agar generasi muda tidak tertinggal di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Babelan, Edi Gunawan, menyambut baik pelaksanaan reses tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Kami berharap kehadiran Ketua DPRD dapat membawa dampak nyata, khususnya dalam mengawal anggaran pembangunan dan perbaikan lingkungan di Babelan Kota,” ujarnya.
Antusiasme warga terlihat dari berbagai aspirasi yang disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan hingga permintaan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pemuda setempat.
Menanggapi hal tersebut, Ade Sukron berkomitmen akan membawa seluruh hasil reses ke dalam pembahasan di DPRD sebagai bahan prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan.
Kegiatan reses ini ditutup dengan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi pembangunan. Ade menegaskan bahwa DPRD akan memperketat fungsi pengawasan, khususnya terhadap proyek normalisasi sungai, agar dapat selesai tepat waktu sebelum puncak musim penghujan.
Melalui sinergi yang kuat antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan wilayah Dapil V Kabupaten Bekasi dapat keluar dari persoalan klasik banjir dan pengangguran, menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Bachtiar/Red)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Seorang Warga Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Juanda Bekasi Timur")
.png "Kadisparbud Kota Bekasi Resmikan Outbreak Signature Restaurant & Billiard, Perkuat Daya Tarik Investasi Kuliner dan Hiburan")
