Anggota DPRD Marico Gelar Reses di Tambun Selatan, Serap Aspirasi Warga hingga Soroti Kondisi Daerah

Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Marico, S.E., M.M, menggelar kegiatan serap aspirasi (reses) Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Jet Kopi, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tambun Selatan Sopian Hadi, perwakilan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, serta unsur dari sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Marico menyampaikan belasungkawa atas musibah kecelakaan kereta api yang melibatkan Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di wilayah Bekasi beberapa hari lalu. Ia berharap para korban mendapatkan penanganan terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

“Kami turut berduka atas musibah yang terjadi. Semoga korban segera mendapatkan penanganan dan keluarga diberikan kekuatan,” ucapnya.

Selain itu, Marico juga menyinggung kondisi pemerintahan daerah yang tengah menghadapi tantangan akibat persoalan hukum yang menjerat kepala daerah. Menurutnya, situasi tersebut berdampak pada jalannya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

“Kondisi ini tentu berdampak pada roda pemerintahan. Kita berharap Plt Bupati Bekasi dapat secara bertahap memulihkan situasi agar kembali kondusif,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, yang turut berdampak pada daerah. Hal ini, menurutnya, membuat sejumlah program pembangunan berjalan lebih lambat karena keterbatasan anggaran.

“Efisiensi anggaran ini berimbas hingga ke daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga sedang menjalankan berbagai program prioritas seperti MBG. Ditambah kondisi ekonomi global yang belum stabil serta nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, tentu ini menjadi tantangan bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar DPRD dapat mengawal tindak lanjut penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Kali Baru. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar tidak kembali muncul bangunan baru di lokasi tersebut.

“Kami berharap pasca penertiban, tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri di sepanjang Kali Baru. Perlu pengawasan dan dukungan dari semua pihak, termasuk DPRD,” katanya.

Sopian juga mengusulkan pembangunan jogging track di wilayah Tambun Selatan sebagai fasilitas olahraga masyarakat. Menurutnya, sarana tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang gaya hidup sehat warga.

“Kami berharap ada pembangunan jogging track. Ini penting untuk fasilitas olahraga masyarakat. Saat ini, beberapa fasilitas seperti lapangan futsal dan kolam renang sudah tersedia di Perumahan Grand Wisata,” tambahnya.

Selain itu, ia turut menginformasikan bahwa saat ini telah dibuka pendaftaran calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh desa di Kecamatan Tambun Selatan. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

“Proses seleksi harus terbuka dan transparan. Ke depan juga akan ada Pilkades. Jika calon lebih dari lima, akan ada seleksi oleh dinas terkait. Jika hanya calon tunggal, maka pendaftaran akan diperpanjang hingga tiga kali,” terangnya.

Perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Hisamulloh, menegaskan pentingnya pelaksanaan reses yang tertib dan kondusif. Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini dalam menyampaikan aspirasi secara langsung maupun tertulis.

“Reses ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jika tidak sempat disampaikan secara lisan, dapat dituangkan dalam lembar aspirasi agar bisa ditindaklanjuti,” tandasnya.

Kegiatan reses tersebut berlangsung dengan interaktif, di mana warga menyampaikan berbagai usulan terkait infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga pelayanan publik yang diharapkan dapat segera direalisasikan melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bekasi. (Novian)