.png)
Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah, mengungkapkan bahwa hingga awal tahun 2026, jumlah peserta yang berhasil dialihkan dari pembiayaan APBD ke APBN mencapai 165.300 jiwa. Peralihan tersebut dinilai cukup signifikan dalam menekan beban anggaran daerah.
“Untuk PBI yang dibiayai APBN, sampai Januari tercatat sebanyak 767.690 peserta. Namun pada Maret mengalami penurunan menjadi 757.685 peserta, karena adanya penyesuaian anggaran di pemerintah pusat,” ujar Alamsyah saat ditemui, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, penurunan jumlah peserta PBI APBN tersebut dipengaruhi oleh kebijakan alokasi anggaran nasional yang difokuskan pada pembangunan di wilayah tertentu, termasuk Aceh. Dampaknya, kuota penerima PBI secara nasional ikut mengalami penyesuaian.
Meski demikian, Dinsos Kabupaten Bekasi tetap aktif mengusulkan data calon penerima PBI ke Kementerian Sosial (Kemensos) secara rutin setiap bulan. Jumlah usulan yang diajukan mencapai 56.156 jiwa per bulan, berdasarkan hasil pemadanan data kesejahteraan sosial.
“Data yang kami usulkan berasal dari hasil pemadanan, khususnya masyarakat pada kategori desil 6 sampai 10 yang dinilai layak untuk diturunkan ke desil yang lebih rendah agar bisa masuk dalam penerima bantuan,” jelasnya.
Alamsyah menyebutkan, total data hasil pemadanan yang masuk dalam kategori tersebut mencapai 304.407 jiwa. Data tersebut telah diusulkan oleh petugas melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa peralihan peserta PBI dari APBD ke APBN memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah. Berdasarkan data Januari 2026, jumlah peserta PBI APBN tercatat sebanyak 765.955 jiwa, sementara peserta PBI yang masih ditanggung APBD mencapai 682.399 jiwa.
“Dari data itu terlihat adanya pengurangan beban APBD sebesar Rp35.093.520.000 akibat peralihan ke APBN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila upaya pengusulan rutin sebesar 56.156 peserta per bulan dapat terus dilakukan secara konsisten, maka potensi penghematan anggaran daerah akan semakin besar.
“Setiap bulan kita bisa mengurangi beban APBD sekitar Rp1.965.460.000. Ini tentu sangat membantu efisiensi anggaran daerah,” tandas Alamsyah.
Dengan langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap dapat mengoptimalkan penggunaan APBD untuk program pembangunan lainnya, tanpa mengurangi komitmen dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. (Novian)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Kadisparbud Kota Bekasi Resmikan Outbreak Signature Restaurant & Billiard, Perkuat Daya Tarik Investasi Kuliner dan Hiburan")
.png "Seorang Warga Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Juanda Bekasi Timur")
.png "Giat Halal Bihalal Pengurus dan Anggota 2026; Ketua Gibas Kota Bekasi Tekankan Kontribusi Aktif Pembangunan Daerah")
