Sosialisasi ini merupakan bagian dari kolaborasi program prioritas Presiden dalam rangka membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi melalui penguatan data sosial ekonomi yang akurat dan terpadu.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berbagai program pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh data yang akurat melalui pemutakhiran DTSEN agar tepat sasaran.
“Hari ini kita koordinasi dalam rangka pemutakhiran DTSEN supaya program-program kita, bansos yang disalurkan itu nanti bisa secara bertahap meningkatkan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang ekonomi. Data yang baik akan memandu program-program kita agar tepat sasaran,” tegas Mensos yang akrab disapa Gus Ipul saat diwawancarai awak media usai kegiatan sosialisasi.
Ia menambahkan bahwa langkah pemutakhiran data tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk berkoordinasi serta membantu pemutakhiran data yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Presiden menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengoordinasikan dan membantu pemutakhiran data yang dikelola oleh BPS,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung proses pemutakhiran data tersebut, mulai dari sumber daya manusia, operator data desa, hingga perangkat penunjang seperti laptop. Para operator ditempatkan di tingkat desa maupun di Dinas Sosial sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemutakhiran data DTSEN secara profesional.
Keberhasilan implementasi DTSEN, lanjutnya, sangat bergantung pada kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Mengingat data bersifat dinamis, peran operator menjadi sangat penting dalam melakukan input data secara akurat dan berkelanjutan.
Dengan adanya data yang semakin akurat dan real time, diharapkan penyaluran bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan dukungan kepada para operator SIKS-NG berupa tali asih sebesar Rp500 ribu per bulan.
“Operator mendapatkan Rp500 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Ke depan, pada triwulan ketiga kami juga akan menambah dukungan berupa satu desa satu laptop,” ujar Asep.
Menurutnya, pengelolaan data di Kabupaten Bekasi memiliki tantangan tersendiri karena jumlah penduduk di setiap desa berbeda-beda.
“Di Desa Sumberjaya jumlah penduduknya sekitar 120 ribu jiwa, sementara di Muaragembong ada desa yang jumlah penduduknya hanya sekitar 3.000 jiwa. Oleh karena itu, ke depan desa dengan jumlah penduduk besar kemungkinan akan kita tambahkan operatornya,” jelasnya.
Diketahui, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Untuk memastikan ketepatan sasaran program, data tersebut dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama penduduk. (Novian)
.png)
.png)
.png "Daftar Hotel Iftar Ramadan 2026 di Kota Bekasi, Harga Mulai Rp81 Ribu")
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "War Tiket Mudik Gratis Kota Bekasi 2026 Dimulai Hari Ini, Pendaftaran Dibuka 2–3 Maret Pukul 08.30 WIB")
