Liputanbhagasasi.com - Jakarta, Kantor Berita LBN - Minggu dinihari, 15 Maret 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menggelar rapat koordinasi sambil santap sahur setelah melakukan rangkaian peninjauan arus mudik Lebaran 2026 di ruas Tol Trans Jawa.
Rapat koordinasi tersebut dilakukan secara langsung di lapangan sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran arus lalu lintas selama periode angkutan Lebaran. Peninjauan ini juga menjadi langkah strategis untuk melihat secara langsung kondisi pergerakan kendaraan yang mulai meningkat menjelang puncak arus mudik.
Dalam kegiatan tersebut, Menhub bersama tim memantau sejumlah titik yang menjadi jalur utama pergerakan pemudik di Tol Trans Jawa. Kehadiran pemerintah di lapangan bertujuan untuk memastikan aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama masa mudik Lebaran tahun ini.
Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pengelola jalan tol dan aparat terkait, terus melakukan koordinasi intensif guna mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan. Langkah ini dilakukan agar berbagai skenario pengaturan lalu lintas dapat diterapkan secara cepat apabila terjadi peningkatan volume kendaraan secara signifikan.
Selain itu, pemantauan juga difokuskan pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti rest area, sistem manajemen lalu lintas, hingga layanan darurat bagi pengguna jalan tol. Pemerintah menilai kesiapan fasilitas tersebut sangat penting untuk mendukung perjalanan pemudik agar tetap aman dan nyaman.
Melalui koordinasi yang dilakukan secara langsung di lapangan, Kementerian Perhubungan berharap seluruh proses pengendalian arus kendaraan selama masa mudik dapat berjalan optimal. Dengan demikian, perjalanan masyarakat menuju kampung halaman pada Lebaran 2026 diharapkan berlangsung lancar, tertib, dan selamat hingga tujuan. (Red)
.png "Daftar Hotel Iftar Ramadan 2026 di Kota Bekasi, Harga Mulai Rp81 Ribu")
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
