Liputanbhagasasi.com - Jakarta, Kantor Berita LBN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional terus memperkuat komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis (26/2).
Forum ICBF kedua ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan perdana pada tahun 2024 yang sebelumnya ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan nasional.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan agenda iklim menjadi bagian penting dalam mendukung strategi pembangunan nasional.
Menurut Friderica, OJK menyambut dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Inggris dalam pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Inggris sebagaimana telah ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis yang berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan sektor keuangan, sekaligus menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola serta alokasi pembiayaan,” ujar Friderica.
Dalam kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai bentuk penguatan kerja sama strategis kedua negara dalam memobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan.
Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari 2026.
Peresmian dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Permodalan Perbankan Tetap Kuat
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan sektor perbankan Indonesia tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko terkait perubahan iklim, terutama dalam skenario transisi yang dikelola secara baik.
Hal tersebut tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang masih berada di atas ketentuan regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan nasional tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi strategis untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat,” kata Dian.
Sementara itu, UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas regulator, industri perbankan, dan investor.
Menurutnya, seluruh pelaku sektor keuangan memiliki paparan terhadap guncangan iklim sehingga diperlukan kesamaan arah, kecepatan, serta pemahaman dalam menghadapi risiko masa depan.
“Ketahanan sistem keuangan tidak hanya mengenai mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau,” ujar Seema.
Ia menambahkan, melalui kerja sama erat antarnegara, risiko iklim dapat diubah menjadi peluang ekonomi melalui pembukaan akses pembiayaan untuk masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Rilis Dua Publikasi Strategis
Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis yakni Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) serta Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).
CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bersama Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking. Kerangka ini diharapkan menjadi referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi serta memperkuat resiliensi jangka menengah dan panjang.
Sementara laporan SMART memuat hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan agar implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.
Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan dalam memperkuat arah kebijakan keberlanjutan sekaligus membangun kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim secara berkelanjutan. (Bachtiar)
Sumber : Siaran Pers





.png)
.png)


