Pemuda ICMI Bekasi Ingatkan Pengisian Kursi Wakil Bupati Jangan Jadi Sekadar Jatah Politik

Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Wacana pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi menjadi perhatian publik setelah kepemimpinan definitif di Kabupaten Bekasi berjalan. Ketua Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Bekasi, Aboy Maulana, mengingatkan agar proses penentuan calon wakil bupati tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau sekadar menjadi kompromi politik partai pengusung.

Menurut Aboy, Kabupaten Bekasi membutuhkan sosok wakil bupati yang memiliki kapasitas, integritas, rekam jejak yang baik, serta memahami persoalan daerah secara menyeluruh. Pengisian jabatan tersebut, katanya, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan hanya memenuhi pembagian kekuasaan politik.

“Kita tidak boleh terjebak pada formalitas administratif semata. Urgensi pengisian jabatan wakil kepala daerah harus diimbangi dengan kehati-hatian agar figur yang terpilih benar-benar kompeten, memahami persoalan Bekasi, dan bukan sekadar kompromi parpol koalisi,” ujar Aboy.

Ia menilai tantangan Kabupaten Bekasi tidak sederhana. Sebagai kawasan industri besar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, daerah ini masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan, ketimpangan sosial, tata ruang, hingga ancaman banjir dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah.

Karena itu, calon wakil bupati harus memiliki kemampuan memahami persoalan tersebut sekaligus menawarkan solusi yang realistis. Menurut Aboy, dukungan politik saja tidak cukup apabila tidak disertai kapasitas dalam mengawal program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kalau wakil yang dipilih hanya bermodal dukungan partai tanpa memahami tata ruang, manajemen birokrasi, atau kondisi sosial masyarakat Bekasi, dikhawatirkan perannya tidak efektif dan justru memicu ketidakharmonisan dengan bupati,” tambahnya.

Dari sisi pemerintahan, Aboy menekankan pentingnya keselarasan visi dan pembagian tugas yang jelas antara bupati dan wakil bupati. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu dasar pengaturan tugas wakil kepala daerah.

Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakilnya diperlukan agar koordinasi birokrasi, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan masyarakat tetap berjalan efektif.

Aboy juga berpandangan bahwa proses pengisian jabatan perlu dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kemampuan calon secara objektif.

“Lebih baik prosesnya dilakukan dengan matang dan menghasilkan figur yang tepat daripada tergesa-gesa, tetapi justru menambah persoalan dalam jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Pemuda ICMI Kabupaten Bekasi berharap partai politik pengusung membuka ruang pembahasan yang transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Figur yang nantinya mendampingi Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja diharapkan memiliki integritas moral, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen untuk menjawab tantangan pembangunan hingga akhir masa jabatan.

Pada akhirnya, pengisian kursi Wakil Bupati Bekasi bukan sekadar persoalan siapa yang memperoleh dukungan politik. Publik membutuhkan figur yang mampu bekerja, bersinergi dengan bupati, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. (Tim)