Hasil Seleksi 11 Anggota Dewan Pendidikan Kota Bekasi Dikritik, Transparansi dan Independensi Disorot

Liputanbhagasasi.com - Kota Bekasi, Kantor Berita LBN - Hasil seleksi 11 anggota Dewan Pendidikan Kota Bekasi periode 2026–2031 menuai kritik terkait transparansi proses seleksi, keterbukaan rekam jejak calon, hingga sorotan mengenai dugaan keterlibatan pengurus aktif partai politik.

Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Bekasi mengumumkan 11 nama yang dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi melalui surat Nomor 006/PANPEM.DP.BKS/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, yang ditandatangani Ketua Panitia Wijayanti, S.Si., M.Si., dan Sekretaris H. Supyanto, S.Pd., M.Pd.

Sebelas anggota terpilih tersebut adalah Erly Yunita, S.Pd., M.Psi., Kons.; Dr. N. Erni Susiani, M.Pd.; Assoc. Prof. Dr. Joseph M J Renwarin, S.E., M.M.; Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M.; Dr. Sirojuddin, M.A.; Dr. Misbah Fikrianto, M.M., M.Si., M.Pd.; Neliana Puspita Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog; Dr. Mia Fitriah Elkarimah, M.A.; Ruli Ramadhian Yusman, S.T.; Dian Hartanti, S.Kom., MMSI; serta Dra. Anastasia Puji Rahayuningtyas, M.Pd.

Kritik terutama mengarah pada tidak adanya tahapan uji publik yang dinilai penting untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menilai rekam jejak, integritas, dan kapasitas para calon. Minimnya keterbukaan tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses seleksi.

Selain itu, muncul sorotan mengenai dugaan adanya figur terpilih yang merupakan pengurus aktif partai politik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai independensi dan potensi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, independensi dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat menjadi aspek penting yang perlu dijaga.

Di sisi lain, panitia menyatakan keputusan hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, keputusan tersebut tetap menjadi perhatian publik yang menginginkan penjelasan mengenai mekanisme seleksi, kriteria penilaian, serta langkah untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan.

Masyarakat berharap Dewan Pendidikan Kota Bekasi periode 2026–2031 dapat menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan independen demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bekasi.

Hingga informasi ini disusun, dugaan terkait afiliasi politik dan persoalan transparansi tersebut masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. (Tim)