GRASI Demo Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Soroti Dugaan Kejanggalan Pengadaan Mebeler Rp48 Miliar

Liputanbhagasasi.com - Kota Bekasi, Kantor Berita LBN - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) Kota Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengadaan mebeler sekolah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas sembilan paket dengan total anggaran mencapai Rp48 miliar.

Dalam aksinya, GRASI mendesak Dinas Pendidikan Kota Bekasi membuka dokumen pengadaan melalui metode E-Purchasing dengan skema Mini Kompetisi. Dokumen yang diminta meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pagu anggaran, daftar peserta, penawaran harga, berita acara evaluasi, hingga penetapan penyedia pemenang.

Koordinator Lapangan GRASI, Muhamad Bayu, juga mempertanyakan dugaan pengguguran peserta yang menawarkan harga terendah dengan mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. GRASI meminta penjelasan mengenai dasar evaluasi dan alasan keputusan tersebut.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, seharusnya dokumen dan dasar pengambilan keputusannya dapat dijelaskan secara terbuka,” tegas Bayu.

Dalam aksi tersebut, massa diterima oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas tidak dapat menemui demonstran karena memiliki agenda di luar kantor.

GRASI menegaskan, pihaknya menginginkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan terkait proses pengadaan tersebut. Massa pun menyatakan akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang memadai.

Selain mendesak keterbukaan dokumen, GRASI meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menelaah proses pengadaan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, dugaan suap, maupun praktik persaingan usaha tidak sehat.

GRASI memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan. Bayu juga meminta Kepala Dinas bertanggung jawab secara terbuka, bahkan mendesak pengunduran diri apabila tidak mampu memberikan transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Menurut GRASI, pengadaan mebeler senilai Rp48 miliar harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Anggaran pendidikan yang bersumber dari uang rakyat harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kejanggalan yang disampaikan GRASI masih memerlukan klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Dugaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti terjadinya pelanggaran sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. (Red)