Liputanbhagasasi.com - Kabupaten Bekasi, Kantor Berita LBN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjaga hubungan industrial yang berkeadilan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”, Jumat (11/09/2026).
Asep mengatakan, Kabupaten Bekasi memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Besarnya aktivitas industri membuat hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan perekonomian daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Asep menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 9.100 perusahaan, sementara jika dihitung berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), jumlahnya mencapai sekitar 58.000 perusahaan.
“Pak Kapolri, saya izin laporan, Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri terbesar se-Asia Tenggara. Di sini ada 9.100 perusahaan, dan kalau sampai yang terkecil berdasarkan NIB, ada sekitar 58.000 perusahaan,” ujar Asep.
Menurutnya, tingginya aktivitas industri tersebut didukung oleh keberadaan berbagai kawasan industri yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kabupaten Bekasi. Karena itu, stabilitas wilayah Bekasi dinilai memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi regional hingga nasional.
“Kalau Bekasi goyang, kita tidak tahu ibu kota seperti apa. Makanya, benar-benar harus kita jaga agar tetap kondusif,” katanya.
Buruh Dinilai sebagai Mitra Strategis
Asep menegaskan, Pemkab Bekasi tidak memandang pekerja atau buruh hanya sebagai faktor produksi. Pekerja disebut sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak buruh, kepastian hukum, serta keberlangsungan dunia usaha harus berjalan secara seimbang.
“Hubungan industrial yang berkeadilan dan kondusivitas investasi sangat relevan dan menjadi komitmen bersama yang harus kita wujudkan. Buruh atau pekerja bukan sekadar faktor produksi, tetapi mitra strategis pembangunan ekonomi,” jelasnya.
Pemkab Bekasi juga menyatakan terbuka untuk memfasilitasi komunikasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui mekanisme perundingan yang konstruktif.
“Insya Allah saya akan tanda tangan apa yang diinginkan oleh buruh melalui perundingan-perundingan, tetapi tetap ada batasannya, sesuai dengan kemampuan perusahaan,” ungkap Asep.
FSPMI Dorong Bekasi Tetap Kondusif
Sementara itu, Presiden FSPMI Suparno mengatakan, Konsolidasi Akbar FSPMI menjadi bagian dari upaya serikat pekerja untuk menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh dan kepastian regulasi ketenagakerjaan.
Menurut Suparno, pihaknya memilih konsolidasi sebagai bentuk komitmen menjaga kondisi nasional agar tetap aman dan kondusif.
“Kita sama-sama menjaga negeri, sehingga yang seharusnya pada September-Oktober sudah mulai aksi besar, kami agendakan konsolidasi demi negara Indonesia yang kondusif,” kata Suparno.
Konsolidasi akbar tersebut diikuti sekitar 2.000 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan di Kabupaten Bekasi.
Suparno berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga Indonesia.
“Agenda hari ini adalah bagaimana Bekasi kondusif, Jawa Barat kondusif, Indonesia kondusif, dan kesejahteraan kaum buruh bisa terealisasi melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” pungkasnya. (Angga)









