Opini Dr Weldy Jevis Saleh: Politik Hukum Indonesia Harus Berikan Kepastian

Ket.foto : Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H. Praktisi & Akademisi Hukum Pidana (Doc.Ist)

Liputanbhagasasi.com - Bekasi, Kantor Berita LBN - Politik hukum Indonesia hari ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun kedewasaan berpolitik dan bernegara. Salah satu persoalan yang patut menjadi perhatian adalah kecenderungan politik belah bambu serta kebiasaan mengubah arah kebijakan ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

Politik Hukum Indonesia: Ketidakpastian Kebijakan dan Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045 Oleh: Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H. Praktisi & Akademisi Hukum Pidana, Rabu Siang (09/09/2026).

Pergantian pemimpin dalam sistem demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, pergantian kepemimpinan semestinya tidak selalu diikuti dengan penghapusan atau perubahan terhadap program strategis yang telah dirancang dan sedang berjalan.

Baik di tingkat daerah maupun pusat, perubahan kepemimpinan sering kali diikuti perubahan peraturan, program dan prioritas pembangunan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Padahal, pembangunan bangsa membutuhkan kesinambungan. Program yang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat semestinya dapat dievaluasi dan dilanjutkan, bukan dihentikan semata-mata karena lahir dari pemerintahan sebelumnya.

Indonesia telah 81 tahun merdeka. Dalam perjalanan tersebut, bangsa ini telah melalui berbagai fase pembangunan dan pergantian kepemimpinan.

Menurut saya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai pembangunan strategis yang seharusnya menjadi fondasi untuk dilanjutkan secara konsisten, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan kebijakan strategis nasional.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, merupakan proyek strategis yang membutuhkan kesinambungan kebijakan. Pergantian presiden seharusnya tidak otomatis membuat arah pembangunan negara berubah tanpa mempertimbangkan kajian, manfaat, biaya dan kepentingan jangka panjang bangsa.

Program pemerintah yang baru tentu boleh berbeda. Namun, perbedaan tersebut harus dibangun berdasarkan argumentasi kebijakan yang rasional, transparan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Jangan sampai setiap pergantian pemimpin justru menjadi momentum untuk menghapus jejak pemerintahan sebelumnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan kebijakan besar yang membutuhkan pengawasan publik.

Kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Jika terdapat dugaan penyimpangan atau korupsi, maka aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan harus bekerja secara profesional.

Jangan sampai program yang diklaim sebagai program pro-rakyat justru menjadi ruang baru bagi kepentingan kelompok tertentu.

Rakyat membutuhkan program yang benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar slogan politik.

Persoalan korupsi juga menjadi pekerjaan rumah besar Indonesia.

Korupsi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika korupsi masuk ke berbagai sektor kehidupan bernegara, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga rusaknya kepercayaan masyarakat, melemahnya pelayanan publik dan terhambatnya pembangunan.

Kita dapat belajar dari berbagai negara yang mengalami persoalan serius akibat korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama dan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.

Korupsi harus dilawan tanpa melihat warna politik.

Persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah munculnya berbagai polemik hukum dan politik yang menyita energi publik.

Polemik mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang belum selesai, kemudian muncul pula perdebatan mengenai ijazah Wakil Presiden yang sedang menjabat, menjadi contoh bagaimana isu personal dan politik dapat menyita perhatian masyarakat.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, tentu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang berlaku.

Namun, pertanyaannya adalah: apakah seluruh energi bangsa harus diarahkan untuk mencari kesalahan satu sama lain, sementara masih begitu banyak persoalan yang jauh lebih mendesak?

Masih terdapat persoalan korupsi, ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, kebakaran hutan, kemiskinan dan berbagai persoalan pembangunan di daerah.

Anak-anak bangsa seharusnya diarahkan untuk berlomba menghasilkan gagasan dan karya yang membangun, bukan terus-menerus mempertontonkan pertarungan mencari kesalahan sesama anak bangsa.

Indonesia bukan hanya Jakarta dan kota-kota besar.

Masih banyak saudara-saudara kita di Papua, Aceh dan berbagai daerah tertinggal yang membutuhkan perhatian serius negara.

Ketimpangan pembangunan, akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia harus menjadi agenda utama politik hukum dan pembangunan nasional.

Para intelektual, akademisi, praktisi hukum dan tokoh masyarakat seharusnya dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjawab persoalan tersebut.

Energi intelektual bangsa harus diarahkan untuk mencari solusi.

Pepatah “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang sangat dikenal dari R.A. Kartini memiliki pesan penting bahwa setelah masa sulit akan datang harapan dan keadaan yang lebih baik.

Semangat tersebut seharusnya menjadi refleksi perjalanan bangsa Indonesia.

Kita tidak boleh terjebak dalam kegelapan konflik politik, kepentingan kelompok dan pertarungan antarindividu.

Bangsa ini membutuhkan terang berupa kepastian hukum, pemerintahan yang bersih, pembangunan berkelanjutan dan sumber daya manusia yang unggul.

Jangan sampai perdebatan hukum dan politik justru membuat kita lupa terhadap tujuan utama bernegara.

Kepemimpinan memang akan berganti. Presiden, gubernur, bupati, wali kota dan pejabat publik pada akhirnya akan berganti.

Tetapi negara harus tetap berjalan.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh terus berubah hanya karena kepentingan politik jangka pendek. Kebijakan publik harus memiliki arah yang jelas, terukur dan berkesinambungan.

Indonesia membutuhkan politik hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Jangan sampai rakyat setiap lima tahun harus kembali beradaptasi dengan perubahan arah kebijakan yang terlalu drastis.

Demokrasi seharusnya bukan sekadar pergantian kekuasaan, tetapi juga kemampuan sebuah bangsa untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Saya berharap tidak ada lagi energi bangsa yang hanya digunakan untuk mencari kesalahan sesama anak bangsa.

Bukan berarti kritik harus dihentikan. Kritik tetap penting dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menjatuhkan.

Para ahli hukum, akademisi, politisi dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat.

Kita harus mampu membedakan antara kritik konstruktif dan konflik kepentingan.

Indonesia membutuhkan lebih banyak gagasan tentang bagaimana memberantas korupsi, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi ketimpangan ekonomi, memperkuat pendidikan, memperbaiki kesehatan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Indonesia memiliki cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapainya, kita membutuhkan kesinambungan pembangunan, kepastian hukum, pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Jangan sampai politik jangka pendek menghancurkan kepentingan jangka panjang bangsa.

Majulah negeriku. Majulah Indonesiaku.

Mari kita hentikan politik yang hanya mencari kesalahan sesama anak bangsa. Mari membangun Indonesia dengan hukum yang pasti, pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan. (Red)