Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Julukan "surat cinta" bukan karena isi suratnya bersifat romantis, melainkan karena SP2DK merupakan bentuk komunikasi awal dari DJP kepada wajib pajak yang memerlukan klarifikasi atas data atau informasi tertentu.
Ketakutan yang muncul umumnya disebabkan kurangnya pemahaman mengenai fungsi SP2DK. Seperti dikatakan filsuf Amerika Ralph Waldo Emerson, "Fear always springs from ignorance" atau ketakutan lahir dari ketidaktahuan. Oleh karena itu, memahami tujuan penerbitan SP2DK menjadi langkah penting agar wajib pajak tidak panik ketika menerima surat tersebut.
Indonesia telah menerapkan sistem self assessment sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, kepercayaan tersebut tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan sesuai aturan.
Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025.
Melalui mekanisme ini, DJP melakukan penelitian terhadap data dan informasi yang dimiliki, baik yang berasal dari Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak maupun data yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan perbedaan data atau terdapat informasi yang memerlukan klarifikasi, DJP dapat menerbitkan SP2DK kepada wajib pajak.
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa SP2DK bukan merupakan surat ketetapan pajak, bukan pula surat pemeriksaan ataupun bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pelanggaran perpajakan.
Sebaliknya, SP2DK merupakan sarana komunikasi yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun melakukan pembetulan apabila memang terdapat kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa sepanjang Semester I Tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan sekitar 250 ribu SP2DK kepada wajib pajak.
Angka tersebut menunjukkan bahwa SP2DK merupakan bagian dari proses pengawasan administrasi perpajakan yang rutin dilakukan, bukan tindakan penegakan hukum terhadap wajib pajak.
Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak membeli sebuah rumah pada tahun 2024, namun belum mencantumkan aset tersebut dalam SPT Tahunan.
Di sisi lain, DJP memperoleh informasi mengenai transaksi tersebut melalui mekanisme pertukaran data yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketika terdapat perbedaan antara data yang dimiliki DJP dengan data yang dilaporkan wajib pajak, Account Representative (AR) dapat menerbitkan SP2DK guna meminta penjelasan.
Kondisi tersebut tidak otomatis berarti wajib pajak melakukan pelanggaran, melainkan memberikan kesempatan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya atau melakukan pembetulan apabila memang terdapat kesalahan pelaporan.
Setelah menerima SP2DK, wajib pajak memiliki dua pilihan sesuai kondisi yang dihadapi.
Pertama, apabila setelah dilakukan penelaahan ternyata memang terdapat kekeliruan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak, wajib pajak dapat melakukan pembetulan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, apabila wajib pajak meyakini bahwa seluruh kewajiban perpajakannya telah dipenuhi dengan benar, maka dapat menyampaikan surat tanggapan yang berisi penjelasan disertai dokumen maupun bukti pendukung.
Berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2025, tanggapan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sejak tanggal penerbitan SP2DK.
Apabila memerlukan waktu tambahan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis paling lama 7 hari, dengan syarat diajukan sebelum batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.
Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa pilihan kepada wajib pajak dalam menyampaikan tanggapan atas SP2DK.
Selain dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melalui pos maupun jasa ekspedisi, tanggapan juga dapat dilakukan secara elektronik melalui Coretax DJP.
Pada aplikasi Coretax, wajib pajak cukup membuka menu Layanan Administrasi, kemudian memilih layanan AS.29-03 Surat Tanggapan atas SP2DK, mengunggah surat tanggapan beserta dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Selanjutnya, DJP akan melakukan penelitian terhadap tanggapan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut sesuai hasil penelitian.
Memahami fungsi SP2DK merupakan bagian penting dari edukasi perpajakan. Dengan pengetahuan yang memadai, wajib pajak tidak lagi memandang SP2DK sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang dialog yang disediakan DJP untuk memastikan data perpajakan telah sesuai.
SP2DK juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan klarifikasi maupun pembetulan secara sukarela apabila memang terdapat kekeliruan.
Pada akhirnya, yang seharusnya dihindari bukanlah menerima SP2DK, melainkan ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban perpajakan.
Dengan memahami tujuan penerbitannya, "surat cinta" dari Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi menjadi alasan untuk panik, melainkan momentum bagi wajib pajak untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakannya telah dipenuhi secara benar, jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Red)
.jpeg)
.png "Program Matching Job SSW Jepang Dibuka, Direktur LPK Cikarang Academy Indonesia Ajak Generasi Muda Raih Peluang Karier Internasional")
.png "Kejari Kabupaten Bekasi Tetapkan Tiga Pejabat PDAM Tirta Bhagasasi sebagai Tersangka Dugaan Korupsi, AOB Minta Plt. Bupati Evaluasi Seluruh Direksi")
