Menurut Saifuddin, penguatan layanan BPRS perlu dilakukan hingga tingkat kecamatan. Hal tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pendidikan, tebus ijazah, kebutuhan rumah tangga hingga tambahan modal usaha.
Ia menilai keterbatasan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai kemampuan masyarakat dapat membuat sebagian warga terdesak mencari alternatif pinjaman, termasuk pinjaman online (pinjol) maupun praktik bank emok.
“Pemkot Bekasi perlu memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka tidak harus terjerat pinjol atau bank emok,” ujar Saifuddin kepada awak media Liputan Bhagasasi News (LBN), Rabu (26/8/2026).
Saifuddin menilai optimalisasi BPRS Bank Patriot Rakyat Syariah dapat menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan solusi pembiayaan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui APBD.
Selain memperluas akses layanan, menurutnya, sosialisasi mengenai keberadaan dan produk pembiayaan BPRS juga perlu ditingkatkan agar masyarakat di setiap kecamatan mengetahui alternatif pembiayaan yang tersedia.
Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi dapat terus memperkuat peran BPRS sebagai lembaga keuangan milik daerah yang mampu memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan mendesak.
“Langkah ini baik jika masyarakat diberikan kemudahan akses pembiayaan sesuai kemampuan mereka. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan yang lebih aman dan tidak mudah terjebak dalam pinjaman yang justru dapat menambah beban,” pungkasnya. (Bachtiar)
.png "Siswa SMAN 1 Bekasi Bawa Budaya Indonesia ke V International Children’s Cultural Forum di Rusia")
