Guru Honorer SMA/SMK di Jabar Keluhkan Honor dan Tagih Janji Dedi Mulyadi, Praktisi Hukum Dr. Weldy Jevis Saleh Angkat Bicara

Liputanbhagasasi.com - Bekasi, Kantor Berita LBN - Sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat mengeluhkan kondisi kesejahteraan yang hingga kini dinilai masih jauh dari harapan. Selain mempertanyakan kepastian honor, para tenaga pendidik tersebut juga menagih janji Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, terkait program penebusan ijazah dan perhatian terhadap kesejahteraan pendidikan di Jawa Barat.

Keluhan tersebut mencuat di tengah meningkatnya kebutuhan hidup para guru honorer yang selama ini mengaku masih menerima honor minim, bahkan sebagian di antaranya harus menunggu pencairan dalam waktu cukup lama.

Menanggapi persoalan tersebut, Praktisi Hukum dari Tim HUKUM MERAH PUTIH DPD Koordinator Jawa Barat, Dr. Weldy Jevis Saleh, S.H., M.H., meminta pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan nasib guru honorer yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, guru honorer merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa, sehingga kesejahteraan mereka tidak boleh diabaikan.

“Guru honorer memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan di Jawa Barat. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perhatian nyata, termasuk soal honor yang layak dan program-program pendidikan yang pernah dijanjikan,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Sabtu (23/5/2026).

Dr. Weldy menilai, berbagai janji yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya terkait sektor pendidikan, perlu direalisasikan secara bertahap dan transparan agar tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga pendidik maupun masyarakat luas.

Ia juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bangsa, sehingga kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Jangan sampai guru yang mendidik generasi penerus justru mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik,” katanya.

Keluhan para guru honorer SMA/SMK di Jawa Barat sendiri mencerminkan masih adanya persoalan klasik dalam dunia pendidikan, terutama terkait status kepegawaian, kesejahteraan, dan kepastian masa depan tenaga honorer.

Sebagian guru berharap pemerintah provinsi dapat segera memberikan solusi konkret, baik melalui peningkatan honorarium, pengangkatan tenaga honorer secara bertahap, maupun program bantuan pendidikan yang benar-benar menyentuh masyarakat.

Isu kesejahteraan guru honorer kini menjadi perhatian publik, terlebih Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah tenaga pendidik honorer yang cukup besar di Indonesia. Banyak pihak berharap adanya langkah nyata dari pemerintah daerah demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan praktisi hukum dan masyarakat, diharapkan aspirasi guru honorer SMA/SMK di Jawa Barat dapat segera mendapat respons positif demi kemajuan dunia pendidikan di Tanah Pasundan.