Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Kota Bekasi Berlangsung Khidmat, Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah

Ket.foto : Forkopimda Kota Bekasi Gelar Upacara Hari Otonomi Daerah ke XXX (Doc.cam)

Liputanbhagasasi.com - Kota Bekasi, Kantor Berita LBN - Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Kota Bekasi berlangsung khidmat, Senin (27/04/2026). Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi aktif merupakan pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Indonesia sebagai negara besar dengan keberagaman budaya, sumber daya alam, serta potensi daerah yang melimpah, membutuhkan sinergi yang kuat antar tingkatan pemerintahan agar potensi tersebut dapat dioptimalkan.

“Hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam konstitusi,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini mencerminkan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung visi pembangunan nasional melalui sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan menuju Indonesia Emas.

“Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” ujar Abdul Harris Bobihoe saat membacakan sambutan.

Sejumlah isu strategis juga menjadi perhatian, di antaranya pelaksanaan program prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi berbasis hasil melalui penguatan digitalisasi dan inovasi daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam aspek fiskal, masih terdapat ratusan daerah dengan kapasitas keuangan yang terbatas sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Di sisi lain, kolaborasi antar daerah dinilai perlu ditingkatkan, termasuk dalam penanganan persoalan sampah yang masih menyisakan jutaan ton belum terkelola secara optimal.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dasar serta mengurangi ketimpangan, yang tercermin dari indikator Gini Ratio nasional. Stabilitas daerah tetap dijaga melalui pengendalian inflasi serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif.

Sebelum mengakhiri pembacaan sambutan, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Hal ini meliputi penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

“Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas,” terangnya.

Ia pun menyampaikan ucapan selamat Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026, seraya berharap semangat otonomi daerah terus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik, maju, dan berdaya saing. (Bachtiar/red)