Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait siapa yang akan ditetapkan sebagai ketua definitif. Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa agenda rapat di Bandung belum sampai pada tahap penentuan ketua, melainkan baru pembentukan tim formatur.
“Muscab PPP Kabupaten Bekasi bertujuan untuk memilih tim formatur yang terdiri dari tujuh orang,” ujar Uu dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, komposisi tim formatur tersebut terdiri dari empat perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC), satu perwakilan DPC, satu perwakilan DPW, serta satu perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Tim inilah yang nantinya memiliki mandat penuh untuk menentukan ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi secara definitif melalui mekanisme musyawarah.
Selain itu, tim formatur juga diberi waktu selama satu pekan untuk menyusun struktur kepengurusan lengkap sebelum hasilnya dilaporkan ke DPW PPP Jawa Barat.
Di tengah proses tersebut, beredar informasi bahwa Syarif Marhaendi menjadi sosok yang dipercaya untuk memimpin DPC PPP Kabupaten Bekasi dan telah diberi waktu untuk menyusun komposisi kepengurusan. Jika kabar ini mengarah pada keputusan final, maka hal tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian panjang Musyawarah Cabang (Muscab) ke-10 PPP Kabupaten Bekasi yang sebelumnya mengalami kebuntuan.
Diketahui, Muscab ke-10 yang digelar di Hotel Sahid Lippo Cikarang sempat berakhir deadlock. Kondisi tersebut membuat DPW PPP Jawa Barat mengambil alih proses guna menjaga stabilitas internal partai dan memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Uu juga menegaskan bahwa figur yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi harus memiliki kesiapan menghadapi kontestasi politik ke depan, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Siapa pun yang terpilih nanti harus siap maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Hingga kini, publik dan kader PPP di Kabupaten Bekasi masih menunggu hasil kerja tim formatur. Keputusan akhir mengenai Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi periode 2026–2031 akan ditetapkan setelah proses musyawarah internal dan penyusunan kepengurusan rampung. (Bachtiar/Red)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
