.png)
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi sekitar pukul 11.08 WIB, kondisi kantor Dishub terlihat nyaris tanpa aktivitas. Sejumlah ruangan tampak kosong, tanpa kehadiran pegawai maupun pejabat yang seharusnya bertugas, meski waktu tersebut belum memasuki jam istirahat resmi. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kedisiplinan aparatur serta komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan instruksi Plt Bupati Bekasi yang saat ini tengah gencar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah, khususnya dari sektor parkir. Sektor ini dinilai sebagai salah satu sumber strategis dalam meningkatkan PAD guna mendukung pembangunan daerah.
Namun di lapangan, persoalan parkir liar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Sejumlah titik di wilayah Cikarang dilaporkan dipenuhi praktik parkir tidak resmi yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini diduga kuat menjadi salah satu penyebab kebocoran pendapatan daerah yang seharusnya bisa dimaksimalkan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada pihak Dishub Kabupaten Bekasi terkait pengawasan dan penindakan terhadap parkir liar di sejumlah titik krusial tidak membuahkan hasil. Tidak ada pejabat maupun staf yang dapat ditemui untuk memberikan keterangan resmi mengenai langkah konkret yang telah atau akan diambil.
“Bagaimana PAD mau meningkat kalau pengawasannya saja lemah? Kami ingin mengonfirmasi langkah Dishub dalam menertibkan parkir liar yang jelas merugikan daerah, tapi kantornya justru kosong sebelum jam istirahat,” ujar Aang, salah seorang wartawan yang berada di lokasi.
Kosongnya kantor Dishub pada jam kerja ini memicu kritik dari berbagai pihak. Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan lalu lintas dan perparkiran, Dishub dinilai seharusnya berada di garis terdepan dalam merespons persoalan di lapangan, termasuk menindak tegas praktik parkir liar yang merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi terkait absennya pegawai di jam kerja tersebut maupun strategi penanganan parkir liar yang menjadi sorotan publik.
Masyarakat pun berharap Plt Bupati Bekasi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran OPD, khususnya Dishub, serta memberikan sanksi tegas bagi aparatur yang dinilai tidak disiplin. Tanpa pengawasan yang kuat dan komitmen dari pelaksana di lapangan, target peningkatan PAD dari sektor parkir dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata. (Novian)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Polemik Kuota TEMUS 2026 di Asrama Haji Bekasi Picu Keresahan Warga")
