Menhub Siap Dukung Penuh Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenhub 2025

Liputanbhagasasi.com - Jakarta, Kantor Berita LBN - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang digelar Kamis (5/2.2026) di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Menhub Dudy menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy.

Ia berharap Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Sejak tahun 2013 hingga 2024, Kemenhub berhasil meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” tuturnya.

Dari sisi kinerja keuangan, Menhub memaparkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama melampaui target, yakni mencapai 125,25 persen atau sebesar Rp14,07 triliun.

Selain itu, Kemenhub juga berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan BPK. Hingga Semester I Tahun 2025, tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit.

Dalam menghadapi pemeriksaan tahun ini, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi setiap permintaan data, serta membangun komunikasi yang efektif dengan tim pemeriksa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI. Seluruh jajaran Kemenhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas konsistensi dan kualitas pengelolaan keuangannya. Ia menilai, dalam beberapa tahun terakhir Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dari keseluruhan pemeriksaan BPK.

“Selama ini Kemenhub memegang rekor pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70 persen dan juga dengan pendalaman materi. Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh,” jelas Nyoman.

Ia menambahkan, cakupan pemeriksaan BPK terhadap Kemenhub meliputi berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua. Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap kontribusi Kemenhub terhadap pembangunan nasional semakin optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Entry Meeting tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono, serta para pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kemenhub dan BPK RI. (Red)