Program yang sebelumnya digelar setiap Jumat tersebut kini dipindahkan ke hari Selasa. Namun, perubahan jadwal tersebut justru diikuti sejumlah ketentuan registrasi yang menuai keberatan dari pedagang.
Berdasarkan ketentuan yang beredar, pedagang dikenakan biaya kebersihan Rp5.000 bagi anggota Dekranasda dan Rp15.000 bagi nonanggota, serta potongan sebesar 10 persen dari hasil penjualan.
Selain itu, setiap tenant diwajibkan membayar deposit Rp100 ribu. Deposit disebut akan dikembalikan setelah kegiatan selesai, namun dapat dinyatakan hangus apabila pedagang yang telah dinyatakan lolos tidak hadir berjualan.
Sejumlah pedagang menilai ketentuan tersebut cukup memberatkan karena omzet penjualan di lokasi tidak selalu besar.
“Penghasilan kami di sini tidak besar. Kalau masih dipotong 10 persen ditambah biaya lain, ya semakin berat,” keluh salah seorang pedagang, Selasa (1/9/2026).
Sebagian pedagang bahkan memilih tidak menggelar dagangan dan berupaya menemui pihak Dinas UMKM Pemkot Bekasi untuk menyampaikan keberatan mereka.
Keluhan tersebut kemudian memunculkan sorotan terhadap pola pengelolaan Selasa Ceria. Para pedagang berharap program yang semestinya menjadi wadah promosi dan pemberdayaan UMKM tidak justru memberikan tambahan beban biaya bagi pelaku usaha kecil.
Selain persoalan pungutan, polemik juga muncul terkait pergantian pengisi hiburan. Hotman, penyanyi organ tunggal yang mengaku telah mengisi acara tersebut selama sekitar 2,5 tahun, menyampaikan kekecewaannya karena digantikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Hari ini saya ke sini tiba-tiba sudah ada penggantinya tanpa pemberitahuan ke kami sebelumnya. Katanya sih pengisi musiknya dari Dekranasda,” ujar Hotman.
Pergantian tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan Selasa Ceria, terutama menyangkut penunjukan pengisi acara.
Pada akhirnya, Selasa Ceria seharusnya kembali pada semangat awalnya: menghadirkan ruang yang ramah bagi UMKM, bukan membuat pelaku usaha kecil merasa semakin terbebani.
Evaluasi dan dialog terbuka antara Dekranasda, Pemkot Bekasi, Dinas UMKM, serta para tenant menjadi langkah penting. Dengan begitu, kegiatan tersebut dapat benar-benar menjadi sarana promosi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar kegiatan yang menghadirkan pungutan dan aturan yang dirasakan memberatkan. (*)
.png "Siswa SMAN 1 Bekasi Bawa Budaya Indonesia ke V International Children’s Cultural Forum di Rusia")
