.jpg)
Rapat paripurna berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (14/8/2026). Agenda kenegaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum bagi jajaran legislatif dan eksekutif Kota Bekasi untuk menyimak arah kebijakan nasional.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua I Nuryadi Darmawan, R.S., S.H., M.Si., Wakil Ketua II Faisal, S.E., serta Wakil Ketua III Puspa Yani, S.Pd.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Harris Bobihoe. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi, pejabat eselon II dan III, para camat, lurah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi mengajak seluruh peserta rapat paripurna untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
Ia juga menyampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
“Sehingga hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026,” ujar Sardi Efendi saat membuka rapat paripurna.
Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setelah pembukaan, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda utama, yakni mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.
Seluruh peserta mengikuti penyampaian pidato kenegaraan dengan tertib hingga selesai. Pidato tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus menyampaikan gambaran mengenai arah pembangunan dan kebijakan nasional.
Bagi jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan daerah.
Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dinilai penting untuk memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat semakin memahami arah strategis pembangunan nasional sekaligus menerjemahkannya dalam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Sinergi pemerintah, DPRD, Forkopimda, aparatur kewilayahan, dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Bekasi yang semakin maju, berdaya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian agenda selesai. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang semakin baik serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)
.jpg "Pendaftaran Tinggal Beberapa Hari, Yayasan Aspirasi Patriot Bangsa Buka Ajang Kompetisi Berbasis Pengabdian Masyarakat se-Bekasi Raya dan Jawa Barat")
.png "Audiensi DPP FORMASI dengan Wakapolsek Tambun Selatan, Generasi Muda Harus Diselamatkan dari Narkoba dan Tawuran")
.png "Desak Kepastian Hukum, Peradi Bersatu dan THMP Minta MA Atur Batas Pengajuan Praperadilan")
