Hendarsam Marantoko Ajak Jajaran Imigrasi Berbenah dan Hadirkan Pelayanan Publik yang Transparan

Ket.foto : Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk pengarahan kepada seluruh petugas Imigrasi di Indonesia dan Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang digelar secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (09/06/2026).

Liputanbhagasasi.com - Jakarta, Kantor Berita LBN - Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk segera melaksanakan langkah konkret (action plan) guna meningkatkan integritas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian.

Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan kepada seluruh petugas Imigrasi di Indonesia dan Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang digelar secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (09/06/2026).

Dalam sambutannya, Hendarsam menegaskan bahwa seluruh jajaran harus tetap fokus menjalankan tugas, fungsi, dan program kerja yang telah dicanangkan, sembari menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal," ujar Hendarsam.

Hendarsam mengakui bahwa krisis yang sedang dihadapi menjadi salah satu pukulan terbesar bagi organisasi Ditjen Imigrasi. Namun, ia meminta seluruh jajaran menjadikan situasi tersebut sebagai momentum refleksi dan evaluasi menyeluruh untuk menghapus praktik serta budaya kerja lama yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman.

Menurutnya, masyarakat saat ini menginginkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik pelanggaran.

"Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran," tegasnya.

Dirjen Imigrasi menekankan bahwa fungsi pelayanan publik yang diemban jajaran Imigrasi bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga sangat rentan terhadap komplain dan kritik.

Karena itu, menurut Hendarsam, diperlukan penguatan mental aparatur agar mampu merespons setiap keluhan masyarakat secara cepat, terbuka, dan transparan.

Ia menilai Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Namun, kapasitas tersebut harus diimbangi dengan integritas yang kuat agar institusi dapat kembali berdiri tegak dan memperoleh kembali kepercayaan publik.

"Integritas merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi tanpa integritas tidak akan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas," ujarnya.

Hendarsam juga menggarisbawahi bahwa orientasi utama Ditjen Imigrasi saat ini adalah memangkas jarak dengan masyarakat. Berbagai persepsi negatif maupun kecemburuan sosial terhadap pelayanan publik harus dijawab melalui perubahan sikap dan komitmen pelayanan yang nyata.

Menurutnya, gagasan "Imigrasi untuk Rakyat" lahir sebagai bentuk tekad institusi untuk lebih dekat dengan masyarakat serta memastikan seluruh layanan keimigrasian memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

"Gagasan 'Imigrasi untuk Rakyat' lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkas Hendarsam.

Melalui pengarahan tersebut, Ditjen Imigrasi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal, memperkuat integritas aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan terpercaya. (Bachtiar/Red)