.png)
Ket.foto : Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan silaturahmi regional dan forum diskusi antar pengurus APINDO se-Jawa Barat di Sekretariat DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan APINDO dari berbagai daerah di Jawa Barat, di antaranya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
Forum silaturahmi ini menjadi wadah strategis bagi para pelaku usaha untuk memperkuat komunikasi, mempererat soliditas organisasi, sekaligus merumuskan berbagai rekomendasi terkait tantangan dunia usaha dan iklim investasi di Jawa Barat.
Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi, Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengurus APINDO dari berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu dijadikan agenda rutin agar APINDO semakin solid dan mampu menjadi saluran aspirasi bagi kalangan dunia usaha.
"Saya sangat senang dan bangga bahwa hari ini DPK APINDO Kabupaten Bekasi bisa menyelenggarakan silaturahmi ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan menjadi agenda rutin, baik dua bulan sekali maupun sebulan sekali, sehingga soliditas APINDO semakin kuat," ujarnya.
Yusuf menilai dunia usaha saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Selain tekanan ekonomi global, pelaku industri juga harus menghadapi dampak fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan baku, serta menurunnya daya beli masyarakat.
"Kita merasakan dampak dari berbagai faktor, mulai dari kondisi politik, kenaikan dolar, hingga tingginya harga material. Di sisi lain, kita harus tetap menjaga harga produk agar tetap dapat dijangkau masyarakat. Mempertahankan daya beli saat ini menjadi tantangan yang sangat berat," katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu dibahas secara bersama-sama agar dapat menghasilkan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dari kalangan pengusaha.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, mengapresiasi inisiatif DPK APINDO Kabupaten Bekasi yang menggelar forum silaturahmi lintas daerah. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kreativitas dan semangat kolaborasi yang kuat di tingkat daerah.
"Saya merasa terhormat karena ternyata teman-teman di daerah jauh lebih kreatif. Acara ini sangat baik untuk memperkuat komunikasi dan soliditas APINDO," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Wahyu memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dunia usaha, salah satunya terkait kewajiban pelaporan administrasi perusahaan yang dinilai berpotensi menambah beban biaya operasional.
Menurutnya, perusahaan berbentuk perseroan terbatas kini diwajibkan melakukan pelaporan tertentu yang harus dilegalisasi oleh notaris dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum. Proses tersebut juga membutuhkan audit sehingga menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha.
"Sosialisasinya masih belum cukup, sementara tenggat waktunya sudah dekat. Karena itu, yang perlu diperjuangkan bukan sekadar penolakan, melainkan meminta moratorium atau penundaan sampai pelaku usaha benar-benar siap," katanya.
Selain persoalan administrasi perusahaan, Ning Wahyu juga menyoroti berbagai perubahan regulasi ketenagakerjaan, termasuk kebijakan pengupahan yang terus berkembang. Menurutnya, APINDO perlu mencermati setiap perubahan regulasi agar tetap memberikan perlindungan terhadap iklim investasi dan keberlangsungan usaha.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menyediakan solusi atas berbagai regulasi yang diterbitkan. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah kebijakan pembatasan penggunaan air tanah yang berdampak terhadap operasional industri.
"Peraturan dibuat, tetapi sering kali solusi pendukungnya belum disiapkan. Misalnya ketika perusahaan dibatasi menggunakan air tanah, harus ada alternatif yang memadai agar kegiatan industri tetap berjalan," ujarnya.
Di bidang investasi, Ning Wahyu turut menyoroti persoalan tata ruang dan perizinan lahan industri. Menurutnya, masih ditemukan kasus lahan yang telah dibeli untuk kepentingan industri justru berubah peruntukannya menjadi lahan pertanian, sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.
APINDO, lanjutnya, telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ke depan, APINDO daerah diharapkan dapat dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang agar peruntukan kawasan industri lebih selaras dengan kebutuhan investasi.
"Saya berharap teman-teman APINDO di daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar perencanaan tata ruang sesuai dengan pemanfaatannya dan tidak lagi menimbulkan kerugian bagi dunia usaha," katanya.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dunia usaha, di antaranya ketenagakerjaan dan substansi pengupahan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), dampak kenaikan dolar terhadap industri dan sektor manufaktur, perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), perubahan Nomor Induk Berusaha (NIB), regulasi kawasan industri Jabodetabek, hingga kebijakan kuota impor.
Selain itu, peserta juga membahas upaya peningkatan daya saing industri melalui program reindustrialisasi, optimalisasi insentif pajak dan fasilitas investasi, termasuk pemanfaatan master list dokumen di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah strategi industri dalam menghadapi kenaikan biaya listrik dan energi, termasuk persoalan pemadaman listrik serta pengendalian pasokan energi bagi kawasan industri.
Melalui forum silaturahmi dan diskusi regional ini, APINDO berharap dapat merumuskan berbagai rekomendasi yang konstruktif guna mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing industri nasional, serta menjaga keberlanjutan investasi di Provinsi Jawa Barat. (Red)
.jpeg)
.jpg "Simak Cara Perhitungan Skor Jalur Prestasi Nilai Rapor SPMB Jabar 2026, Disdik Jabar Bagikan Simulasi Resmi")
.png "BPC GAPENSI Kabupaten Bekasi Ucapkan Selamat kepada H. Asep Slamet SR, SH, Ketua Umum Terpilih BPD GAPENSI Jawa Barat Periode 2026–2031")
.png "Aliansi Ormas Kota Bekasi Sambut Kepulangan Wali Kota Tri Adhianto Usai Menunaikan Ibadah Haji")
.png "Gekrafs Bekasi Gelar Diskusi \"Kreatif Tanpa Batas, Batas Hukumnya Dimana?\", Bahas Peluang dan Tantangan Industri Kreatif")
