Pencanangan program tersebut dilaksanakan secara daring di Ruang Command Center Diskominfosantik, Kompleks Pemda Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (12/05/2026). Kegiatan ini dihadiri perangkat daerah terkait, para camat, serta aparatur desa yang menjadi lokus program Desa Cantik tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap program Desa Cantik sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data hingga tingkat desa.
Menurutnya, data yang akurat menjadi modal utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tentunya data itu sangat penting karena menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, saat membangun ruas jalan, pemerintah harus mengetahui jumlah jalan yang rusak di Kabupaten Bekasi. Dari data tersebut, intervensi pembangunan kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia sehingga dapat menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Endin menilai, keberadaan data yang valid dan terukur akan membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan secara efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang terus dibangun antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan BPS melalui Program Desa Cantik. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan.
“Harapan kami Program Desa Cantik ini manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Tentunya dengan data yang akurat dan tepat sasaran, dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam penentuan kebijakan yang lebih tepat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bekasi, Krido Saptono, menjelaskan bahwa Program Desa Cantik merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia.
Ia menyebutkan, BPS sebagai pembina data memiliki kewajiban memberikan literasi serta pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pemerintahan desa.
“Melalui program Desa Cantik, kami membina desa-desa terpilih yang menjadi lokus 2026 agar nantinya aparatur desa mampu mengelola data yang terstandar, membuat website desa, menyusun monografi desa, hingga menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran di level desa berdasarkan eviden tersebut,” jelas Krido.
Menurutnya, program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pembangunan nasional dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan nasional.
Krido menambahkan, dalam implementasinya Program Desa Cantik juga akan membentuk agen statistik di setiap desa binaan. Agen statistik tersebut nantinya diharapkan menjadi motor penggerak literasi data dan pengelolaan statistik di wilayah masing-masing.
Selain itu, BPS juga melibatkan Diskominfosantik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi agar pemahaman mengenai pengelolaan data dapat disebarluaskan ke desa-desa lainnya.
“Jadi dengan adanya para agen statistik desa, diharapkan dapat menyebarluaskan pemahaman pengelolaan data ke desa-desa. Contohnya seperti Desa Sukadanau yang nantinya dapat menjadi contoh dan bisa berbagi ilmunya kepada semua desa lainnya yang ada di Kecamatan Cikarang Barat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Krido berharap dukungan aktif dari aparatur desa dalam kegiatan pengumpulan data nasional seperti Sensus Ekonomi maupun pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, pembinaan melalui Program Desa Cantik juga diarahkan untuk mendukung penguatan pengelolaan data dalam kedua program strategis nasional tersebut agar data yang dihasilkan semakin akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pencanangan Program Desa Cantik Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPS berharap desa-desa di Kabupaten Bekasi mampu menjadi desa yang sadar statistik, mandiri dalam pengelolaan data, serta mampu menghadirkan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat secara nyata. (Red)
