.png)
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bekasi tersebut menghadirkan perwakilan dari kelompok warga, organisasi mahasiswa, hingga praktisi media siber. Beragam isu strategis disampaikan dalam audiensi, mulai dari persoalan hunian vertikal, transparansi kebijakan publik, peran mahasiswa dalam pembangunan daerah, hingga literasi media dan penanggulangan hoaks.
Dalam keterangannya, Dr. Sardi Efendi menegaskan bahwa DPRD harus menjadi rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.
“Hari ini kami menerima berbagai masukan penting, mulai dari persoalan tata kelola hunian vertikal, semangat kritis mahasiswa, hingga peran media siber dalam pembangunan daerah. Seluruh aspirasi ini akan kami kaji secara mendalam sesuai dengan fungsi pengawasan dan legislasi yang kami miliki,” tegas Sardi Efendi.
Warga Grand Kamala Lagoon Keluhkan Larangan Sewa Harian
Audiensi pertama dilakukan bersama Forum Warga Apartment Grand Kamala Lagoon (GKL). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keberatan terkait dampak Surat Edaran Walikota Bekasi mengenai larangan sewa-menyewa harian di lingkungan apartemen.
Menurut warga, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para pemilik unit apartemen yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penyewaan harian.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk memfasilitasi dialog lebih lanjut antara warga dan pemerintah daerah guna mencari solusi yang adil serta tetap memperhatikan aspek ketertiban umum.
“Kita ingin ada titik temu yang tidak merugikan masyarakat namun tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan,” ujarnya.
Mahasiswa UBHARA Soroti Transparansi Kebijakan Publik
Audiensi kedua dilakukan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui program “Kunjungan Legislatif”.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa menyampaikan pandangan terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di Kota Bekasi.
Sardi Efendi mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus meningkatkan literasi ketatanegaraan dan memahami proses demokrasi secara lebih mendalam.
“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen kontrol sosial dan pengawal demokrasi. Teruslah kritis dan konstruktif dalam memberikan masukan,” katanya.
PERMASI Jakarta Raya Siap Berkontribusi untuk Bekasi
Pada audiensi ketiga, Ketua DPRD menerima kunjungan Persatuan Mahasiswa Bekasi (PERMASI) Jakarta Raya periode 2026–2027.
Dalam pertemuan tersebut, pengurus PERMASI menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya peran strategis pemuda Bekasi yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah agar tetap memiliki kepedulian terhadap pembangunan Kota Bekasi.
Sardi mendorong para mahasiswa untuk menjadi generasi intelektual yang siap kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah asalnya setelah menyelesaikan pendidikan.
“Bekasi membutuhkan anak-anak muda yang memiliki wawasan luas, kemampuan intelektual, dan semangat pengabdian untuk membangun daerah,” ungkapnya.
JMSI Dorong Literasi Digital dan Tangkal Hoaks
Rangkaian audiensi ditutup dengan kunjungan dari Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Dalam kesempatan itu, JMSI memaparkan program nasional bertajuk “JMSI Desa Bersinar” dan “JMSI Goes to School” yang bertujuan memperkuat literasi media serta menangkal penyebaran hoaks di masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bekasi menyambut baik program tersebut dan menilai kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan digital masyarakat di era informasi saat ini.
“Literasi digital menjadi kebutuhan penting saat ini. Kami mendukung upaya edukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi,” kata Sardi.
Seluruh rangkaian audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen DPRD Kota Bekasi untuk menindaklanjuti berbagai poin penting yang disampaikan dalam rapat kerja komisi terkait.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap keluhan, masukan, dan saran masyarakat mendapatkan perhatian dan respons yang tepat dari pemerintah daerah. (Bachtiar/Red)
