.png)
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi serta mengetahui kondisi riil yang dihadapi warga di daerah pemilihannya.
Dalam keterangannya, Ibnu Hajar menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional bagi anggota dewan untuk menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat sekaligus menghimpun berbagai masukan yang nantinya akan diperjuangkan dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Reses ini menjadi kewajiban kami untuk turun langsung ke masyarakat dalam rangka mencari informasi dan aspirasi yang harus didapatkan secara langsung. Selain itu juga menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat dari Muara Gembong, Babelan, maupun Tarumajaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi cukup tinggi. Bahkan, panitia pelaksana menyediakan lembar formulir khusus guna memastikan seluruh usulan warga dapat terdokumentasi dengan baik dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem pengajuan aspirasi pemerintah daerah.
Berbagai persoalan disampaikan warga dalam kegiatan tersebut. Mulai dari kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, peningkatan akses transportasi darat, hingga permintaan normalisasi saluran air dan drainase sebagai upaya penanganan banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Selain itu, aspirasi juga datang dari kalangan petani dan petambak yang berharap adanya perhatian lebih terhadap kebutuhan sektor pertanian dan perikanan, terutama dalam hal ketersediaan air dan dukungan sarana produksi.
Menanggapi hal tersebut, Ibnu Hajar menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Namun, realisasinya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
“Semua usulan akan kita masukkan ke dalam sistem. Tinggal melihat kemampuan anggaran daerah apakah mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Terkait persoalan normalisasi Kali Bekasi yang turut menjadi perhatian warga, Ibnu menyebut bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang optimal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pelaksanaan normalisasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan keseimbangan ekosistem, khususnya terkait kebutuhan air bagi para petani dan petambak agar tidak terdampak dari kebijakan tersebut.
“Saya berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang baik bagi masyarakat,” tandasnya.
Di akhir kegiatan, Ibnu Hajar juga menyinggung dinamika politik di tingkat desa yang saat ini tengah berlangsung, seperti pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemilihan kepala desa di sejumlah wilayah.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap bijak dan dewasa dalam menyikapi perbedaan pilihan politik, serta menjaga persatuan dan nilai-nilai persaudaraan di tengah keberagaman pandangan.
“Masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan. Kalau ada perbedaan, tetap harus mengedepankan nilai persaudaraan,” pungkasnya. (Angga)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Seorang Warga Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Juanda Bekasi Timur")
.png "Kadisparbud Kota Bekasi Resmikan Outbreak Signature Restaurant & Billiard, Perkuat Daya Tarik Investasi Kuliner dan Hiburan")
