.png)
Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Daerah II Setda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, yang mewakili Plt Bupati Bekasi dalam peresmian Jembatan Garuda di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Jumat (08/05/2026).
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Korem 051/Wijayakarta dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi yang telah menghadirkan karya nyata melalui program Karya Bakti TNI AD,” ujar Ani Gustini dalam sambutannya.
Menurut Ani, keberadaan Jembatan Garuda memiliki arti strategis bagi masyarakat Babelan dan wilayah sekitarnya karena mampu memperkuat konektivitas antarwilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kehadiran jembatan ini akan mempermudah mobilitas warga, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi masyarakat menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen menghadirkan pembangunan yang merata hingga wilayah desa dan pesisir agar tidak terjadi ketimpangan di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri di Kabupaten Bekasi.
“Seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pelosok, harus merasakan manfaat pembangunan secara adil dan nyata,” tambahnya.
Ani juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat Jembatan Garuda agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh generasi mendatang.
“Semoga Jembatan Garuda ini menjadi penghubung kemajuan, kesejahteraan, dan harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Komandan Korem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso yang diwakili Kasi Teritorial Korem 051/WKT Kolonel KAP Nanak Y menjelaskan bahwa pembangunan jembatan perintis merupakan bagian dari program percepatan pembangunan yang menjadi instruksi langsung Presiden Republik Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Walaupun kecil, jangan dilihat dari nilai kecilnya jembatan ini. Ini adalah harapan Bapak Presiden agar jembatan-jembatan yang dibutuhkan masyarakat bisa segera dibangun, baik untuk akses sekolah, belanja, maupun kegiatan pertanian,” ujar Kolonel Nanak.
Menurutnya, Jembatan Garuda menjadi salah satu contoh nyata pembangunan infrastruktur perintis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menyebut program tersebut akan terus dilanjutkan di sejumlah titik lain di Kabupaten Bekasi.
“Ada beberapa pembangunan jembatan lain yang sedang berjalan, termasuk jembatan gantung sepanjang 40 meter dan 60 meter di sejumlah wilayah seperti Sungai CBL dan Cibarusah,” katanya.
Kolonel Nanak menjelaskan, konsep jembatan perintis memang diperuntukkan bagi akses dasar masyarakat dengan kapasitas terbatas. Namun khusus Jembatan Garuda, dimensinya dibuat lebih lebar agar kendaraan roda empat dapat melintas guna mendukung distribusi hasil pertanian masyarakat.
“Alhamdulillah jembatan ini cukup lebar sehingga mobil bisa masuk untuk mengangkut hasil panen masyarakat agar lebih mudah didistribusikan ke pasar,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pemerintah akan terus mendengar aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron turut memberikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Garuda menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pedesaan Kabupaten Bekasi.
“Pembangunan seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami di DPRD tentu mendukung program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan aksesibilitas, perekonomian, dan kesejahteraan warga,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
Peresmian Jembatan Garuda disambut antusias masyarakat Desa Muara Bakti dan sekitarnya. Warga berharap keberadaan jembatan tersebut mampu memperlancar aktivitas sehari-hari, terutama akses transportasi, pendidikan, perdagangan, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat. (Bachtiar/Red)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
