.png)
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam memperkuat sinergi dengan sektor industri, khususnya dalam mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) agar lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa Pemkab Bekasi saat ini memprioritaskan pemanfaatan CSR untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Menurutnya, kolaborasi yang lebih terstruktur dengan pelaku industri akan mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Ke depan kita ingin CSR lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Ini penting agar manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Asep menjelaskan, kunjungan ke PT SGMW Motor Indonesia juga menjadi momentum awal untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia industri, terutama dalam menyamakan persepsi terkait arah kebijakan CSR ke depan.
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat Pemkab Bekasi akan menggelar pertemuan dengan para pengelola kawasan industri guna membahas secara menyeluruh arah pemanfaatan CSR. Sedikitnya terdapat 11 kawasan industri yang akan dilibatkan dalam forum tersebut.
“Nanti kita akan rapatkan bersama pengelola kawasan, tokoh masyarakat, dan media, supaya arah CSR ini jelas dan tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa selain optimalisasi CSR, Pemkab Bekasi juga tetap berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan, termasuk perpanjangan izin usaha bagi para investor.
“Kami ingin perusahaan tetap nyaman berinvestasi di Kabupaten Bekasi, sehingga kolaborasi dengan pemerintah juga semakin kuat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Ida Farida, yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya sinkronisasi antara program CSR perusahaan dengan program pembangunan pemerintah daerah.
Menurutnya, kejelasan pembagian peran antara pendanaan CSR dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Harus jelas mana yang didanai CSR dan mana yang dari APBD. Ini perlu dibahas bersama lintas perangkat daerah agar tepat guna,” ujarnya.
Ida juga mengapresiasi tingkat kepatuhan dan keterbukaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi, termasuk dalam hal pelaporan data ketenagakerjaan serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah daerah.
Dengan adanya penguatan arah kebijakan CSR yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemkab Bekasi berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat semakin solid. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi secara berkelanjutan. (Red)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Polemik Kuota TEMUS 2026 di Asrama Haji Bekasi Picu Keresahan Warga")
