.png)
Kehadiran Asep dalam forum strategis tingkat provinsi ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperjuangkan sejumlah usulan prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa Pemkab Bekasi telah mengajukan sedikitnya 10 program prioritas dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027. Salah satu fokus utama adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Ia merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015 yang mengatur pembiayaan PBI daerah, di mana 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Pada Musrenbang ini, kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam Pergub Tahun 2015, di mana 40 persen pembiayaan diharapkan dapat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh Pemerintah Daerah,” ujar Asep saat dikonfirmasi awak media.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Bekasi juga mengusulkan bantuan 20 unit ambulans yang akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan guna meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat.
Di bidang infrastruktur, Pemkab Bekasi mengajukan pembangunan jalan lingkungan (jaling) sepanjang 38 kilometer. Usulan ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kami berharap usulan ini dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan provinsi,” tambahnya.
Sementara itu, di sektor perumahan, Pemkab Bekasi mengusulkan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit dengan nilai bantuan sebesar Rp40 juta per unit. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan layak.
“Program Rutilahu menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari provinsi, kami optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemkab Bekasi juga mengajukan penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Untuk mendukung operasional di lapangan, diajukan pula pengadaan enam unit dump truck.
Dalam upaya memperkuat pembangunan di tingkat desa, Pemkab Bekasi mengusulkan bantuan operasional desa sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa yang ada di wilayahnya. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
“Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal,” tuturnya.
Asep menegaskan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para pemangku kepentingan agar seluruh usulan tersebut dapat terakomodasi dan direalisasikan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal setiap usulan yang telah disampaikan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan keterkaitan antara manusia dan alam berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekologis.
“Pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya, karena hal tersebut justru akan melahirkan keterasingan sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara maju,” tegas Dedi.
Menurutnya, paradigma pembangunan ke depan harus dilandasi kesadaran bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program pembangunan perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
“Manusia adalah bagian dari alam, sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga keseimbangan, bukan justru mengeksploitasi secara berlebihan. Pembangunan harus menghadirkan harmoni, bukan kerusakan,” pungkasnya.
Usai agenda Musrenbang, Plt Bupati Bekasi melanjutkan diskusi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Jawa Barat. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi pembangunan lintas daerah serta memastikan usulan Kabupaten Bekasi dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan provinsi secara lebih luas. (Angga)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Retret Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang, Sardi Efendi Tegaskan Sinkronisasi Daerah Dukung Asta Cita")
