Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Asep Surya Atmaja, Michael Ronald, Sumarni, anggota DPR RI Obon Tabroni, serta Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan. Kehadiran mereka menandai komitmen bersama dalam mengawal implementasi program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar.
Acara diawali dengan penyambutan khas budaya Bekasi melalui pantun palang pintu yang berlangsung meriah. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta pemutaran video dokumenter bertajuk “Dari Dapur untuk Masa Depan Bangsa” yang menggambarkan pentingnya program MBG dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas.
Dalam sambutannya, anggota DPR RI Obon Tabroni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menyebut Kabupaten Bekasi memiliki potensi besar, baik dari sektor industri maupun pertanian, yang dapat mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Kabupaten Bekasi memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung penyediaan bahan pangan bergizi secara berkelanjutan,” ujar Obon.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 432.000 siswa Sekolah Dasar negeri yang menjadi penerima manfaat program MBG. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.
“Beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya keterlambatan distribusi serta kualitas makanan yang belum sepenuhnya memenuhi standar gizi yang ditetapkan,” jelasnya.
Endin menegaskan perlunya pengawasan bersama antara pemerintah daerah dengan aparat TNI dan Polri agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal sesuai target nasional. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap siswa menerima manfaat yang layak.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan dalam kesempatan tersebut turut menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Ia menyinggung rencana pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai perlu dikaji secara matang.
“Program tersebut harus tetap selaras dengan prinsip pertahanan negara tanpa mengarah pada militerisasi sipil. Kajian mendalam sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat dari BAM DPR RI kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, serta sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan peserta. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi terkait pelaksanaan program MBG di lapangan.
BAM DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan peninjauan langsung guna memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas distribusi, keterlibatan pelaku UMKM lokal, serta perbaikan aspek sanitasi makanan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat implementasi program MBG sebagai upaya strategis dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Polemik Kuota TEMUS 2026 di Asrama Haji Bekasi Picu Keresahan Warga")
