Akhmad Wiyagus dikenal sebagai sosok aparat penegak hukum yang memiliki pengalaman panjang di bidang operasional kepolisian, intelijen keamanan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Pada tahun 2025, Akhmad Wiyagus tercatat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri serta Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat (2023), Kapolda Lampung (2022), dan Kapolda Gorontalo (2020). Pengalaman kepemimpinan lainnya juga mencakup posisi Wakapolda Jawa Barat (2019) dan Wakapolda Maluku (2018).
Di bidang pemberantasan korupsi, Akhmad Wiyagus memiliki rekam jejak kuat. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri (2014), Wakil Direktur Tipidkor Bareskrim Polri (2013), serta berbagai jabatan penting di Direktorat Tipidkor sejak tahun 2011. Selain itu, ia juga pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penyelidik dan Penyidik (2004), Kasatgas Penyidik (2006), hingga Direktur Pengaduan Masyarakat KPK RI (2007).
Kariernya di kepolisian turut ditempa melalui berbagai jabatan kewilayahan dan operasional, di antaranya Kapolres Sumedang (2008), sejumlah posisi strategis di Polda Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, hingga menjabat Kapolsek di wilayah Kota Bandung pada era awal pengabdiannya.
Dari sisi pendidikan kepolisian dan kepemimpinan nasional, Akhmad Wiyagus merupakan lulusan Akabri tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2000, Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) tahun 2007, Sespimti tahun 2012, serta Program Pendidikan Lemhannas pada tahun 2017.
Dengan pengalaman panjang di bidang keamanan nasional, penegakan hukum, serta manajemen pemerintahan, kehadiran Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Data riwayat jabatan dan pendidikan diambil dari website resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (kemendagri.go.id). (Red)





.png)
.png)


