Kepala UPTD Wilayah IV Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Hasyim Adnan, menyampaikan bahwa hingga kini tidak ditemukan lagi pedagang yang mencoba berjualan secara sembunyi-sembunyi di kawasan lampu merah tersebut.
“Alhamdulillah sudah tidak ada pedagang yang kucing-kucingan. Kondisi di perempatan SGC sekarang aman dan steril,” ujar Hasyim saat memberikan keterangan di Cikarang Utara, Selasa (03/03/2026).
Ia menjelaskan, sejak hari pertama penertiban hingga saat ini situasi relatif kondusif. Untuk memastikan ketertiban tetap terjaga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi masih melakukan patroli rutin, khususnya pada malam hari.
“Satpol PP masih patroli dan berjaga tiap malam. Kami memang diminta untuk terus mengawasi agar kondisi tetap tertib dan tidak ada aktivitas jual beli yang kembali muncul di area tersebut,” katanya.
Meski perempatan SGC telah steril, Hasyim mengakui persoalan penataan pedagang belum sepenuhnya tuntas. Saat ini, perhatian pemerintah bergeser ke area Pasar Cikarang, terutama terkait keberadaan pedagang pasar tumpah yang direlokasi ke depan Ramayana lama.
Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 200 pedagang yang telah dipindahkan ke lokasi sementara tersebut. Hasyim menegaskan bahwa jumlah tersebut merujuk pada jumlah pedagang, bukan lapak.
“Data terakhir sekitar 200 pedagang. Itu pedagang ya, bukan lapak. Karena satu pedagang bisa punya beberapa lapak,” jelasnya.
Ia menilai lokasi relokasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya ideal. Selain keterbatasan lahan pelataran, muncul sejumlah keluhan dari pedagang toko yang berada di lantai dasar dan basement pasar. Mereka mengaku terganggu, terutama akibat persoalan kebersihan yang belum optimal pada pagi hari.
“Pedagang toko bawah sempat protes karena setiap pagi tokonya kotor. Itu jadi laporan ke kantor, dan memang ini yang sedang kami benahi,” ungkap Hasyim.
Terkait solusi jangka panjang, Hasyim menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinan almarhum Bupati Bekasi pernah ada rencana pembelian lahan khusus untuk relokasi pedagang di kawasan lampu merah SGC. Namun hingga kini rencana tersebut belum menunjukkan perkembangan lebih lanjut.
“Dulu sempat ada rencana pembelian lahan untuk relokasi khusus pedagang lampu merah. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya,” katanya.
Sementara itu, rencana pembangunan Pasar Baru masih menunggu realisasi yang ditargetkan pada 2027. Skema pembangunan nantinya dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun kerja sama dengan pihak ketiga, sesuai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah daerah.
“Katanya rencana 2027. Nanti apakah melalui APBD atau pihak ketiga, biasanya seperti itu mekanismenya,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi, Hasyim menyebut para pedagang yang telah direlokasi sejauh ini tidak mengeluhkan penurunan omzet secara signifikan. Aktivitas jual beli dinilai masih berjalan normal, meskipun dinamika di lapangan tetap terjadi.
“Alhamdulillah tidak ada keluhan sepi. Penjualan masih normal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pungutan resmi yang diberlakukan kepada pedagang hanya berupa retribusi sebesar Rp5.000 per lapak, yang langsung disetorkan ke kas daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Di luar ketentuan tersebut, pihaknya tidak membenarkan adanya pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar resmi.
“Retribusi resmi Rp5.000 per lapak dan langsung masuk kas daerah. Di luar itu bukan kewenangan kami,” tegasnya.
Sebagai pengelola wilayah, Hasyim berharap penataan pedagang ke depan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mencakup pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, serta penyediaan fasilitas umum seperti toilet agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami ingin penataan lebih rapi, masalah kebersihan tertangani, dan pedagang juga nyaman. Tapi memang untuk langkah lanjutan saat ini masih kami bahas,” pungkasnya. (Red)
.png)
.png)
.png "Permendagri Nomor 6 Tahun 2026: Data Pegawai PNS Kini Tercatat sebagai ASN di Dokumen Kependudukan")
.png "Daftar Hotel Iftar Ramadan 2026 di Kota Bekasi, Harga Mulai Rp81 Ribu")
