Dalam Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2027 yang digelar Kamis, 8 Januari 2026, Hj. Evi secara langsung menerima dan mencatat berbagai usulan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dan sarana lingkungan yang selama ini menjadi keluhan warga.
Forum yang berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Bekasi Jaya tersebut dihadiri unsur Forum FKRW, BKM, LPM, TP PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW. Dari hasil Musrenbang, tercatat 182 usulan program pembangunan dengan pagu anggaran Rp 51.884.535.000 yang akan diperjuangkan untuk direalisasikan pada tahun 2027.
Hj. Evi menegaskan, Musrenbang harus menjadi instrumen politik pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas tahunan. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan warga agar tidak terhenti di tingkat kelurahan.
“Banyak aspirasi masyarakat yang setiap tahun muncul, tetapi tidak semuanya sampai ke tahap realisasi. Sebagai anggota DPRD, saya berkewajiban memastikan usulan prioritas warga Bekasi Jaya masuk dalam pembahasan anggaran dan dikawal hingga terealisasi,” tegas Hj. Evi.
Menurutnya, peran legislatif sangat penting dalam mengawal hasil Musrenbang agar selaras dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ia juga menekankan perlunya transparansi dan keberpihakan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Sementara itu, Lurah Bekasi Jaya Haryati Martina, S.STP., M.A., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan ruang demokrasi partisipatif yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Seluruh usulan yang masuk, kata dia, akan dikaji dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan Kota Bekasi.
“Dengan adanya keterlibatan langsung anggota DPRD, kami berharap aspirasi warga tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Musrenbang Kelurahan Bekasi Jaya pun menjadi gambaran kuat bagaimana sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan legislatif diuji dalam memastikan pembangunan daerah berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kebutuhan riil warga. (Bachtiar/Red)
.png)



.png)
.png)
.png)

