.png)
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pembayaran. Ketika fasilitas milik pemerintah daerah digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga berskala provinsi, kepatuhan terhadap ketentuan retribusi dan tata kelola aset daerah semestinya menjadi bagian penting dari penyelenggaraan kegiatan.
Petugas Pengelola Venue, Surya Iskandar, mengatakan, pihaknya mengetahui belum adanya pembayaran setelah melakukan pengecekan ke kas daerah menjelang pelaksanaan pertandingan.
“Mendekati-mendekati perlombaan itu saya cek di kasda itu belum ada pembayaran. Masalah penagihan, retribusinya, ternyata belum dibayar, kan,” ujar Surya dikutip dari redaksi Cikarang Ekspres, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka: bagaimana mekanisme penggunaan ketiga venue tersebut, kapan kewajiban retribusi seharusnya dibayarkan, dan apa kendala yang menyebabkan pembayaran belum tercatat di kas daerah?
Ketiga fasilitas olahraga itu telah dipersiapkan untuk mendukung kompetisi tingkat provinsi. Karena itu, persoalan retribusi perlu ditangani secara jelas, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai penyelenggaraan kegiatan olahraga yang membawa nama daerah justru menyisakan persoalan administrasi dan menimbulkan tanda tanya mengenai pengelolaan pendapatan daerah.
Redaksi LiputanBhagasasi.com (LBN) menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, pengelola venue, serta panitia pelaksana Porprov XV Jawa Barat 2026.
Apabila kewajiban retribusi sebesar Rp86,8 juta tersebut memang belum dibayarkan, pihak terkait perlu segera menjelaskan penyebabnya, memastikan status tagihan, serta menyampaikan langkah penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.
Publik berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai penggunaan aset daerah dan penerimaan yang menjadi hak pemerintah. Namun, penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran juga harus didasarkan pada dokumen administrasi, ketentuan retribusi, dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait.
Redaksi LBN juga menunggu penjelasan dari Ketua Pelaksana Porprov XV Jawa Barat 2026, Abdul Harris Bobihoe, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Konfirmasi tersebut penting untuk memperjelas posisi panitia, status pembayaran, serta langkah yang akan ditempuh untuk menuntaskan persoalan ini.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari Abdul Harris Bobihoe terkait informasi tersebut masih ditunggu. Belum adanya keterangan bukan berarti dapat langsung dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan keterlambatan pembayaran.
Redaksi LBN mengimbau Pemerintah Kabupaten Bekasi, pengelola venue, dan panitia Porprov XV Jawa Barat 2026 agar mengedepankan keterbukaan informasi, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas olahraga milik daerah.
Jika terdapat kewajiban yang belum dituntaskan, penyelesaiannya harus dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Jika terdapat kendala administratif atau perbedaan perhitungan, hal tersebut perlu dijelaskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai semangat menyukseskan Porprov justru mengaburkan kewajiban terhadap pendapatan daerah. Prestasi olahraga memang penting, tetapi tertib administrasi, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab dalam menggunakan aset publik juga tidak boleh dikesampingkan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mencari siapa yang harus disalahkan sebelum fakta lengkap tersedia, melainkan memastikan setiap rupiah yang menjadi hak daerah dikelola secara transparan dan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya. (Red)
.png "Karang Taruna Kabupaten Bekasi Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Taufan Arief Alamsyah sebagai Ketua DPD KNPI pada MUSDA XV")
